Terima Kasih Pak Jokowi dan Pak JK!

Oleh: Syulianita (Editor) - 14 August 2019

Problem klasik kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan dan Lebaran mulai bisa diatasi di era pemerintahan Jokowi-JK. Berdasarkan catatan, dalam dua kali periode Ramadan dan Lebaran pasokan dan harga pangan relatif stabil. Tidak ada gejolak harga sampai sekarang. Tidak ada alasan naik karena pasokan tersedia banyak. Semua itu tak lepas dari langkah sigap pemerintah dalam mengantisipasi harga kebutuhan pokok, di antaranya dengan menyiapkan berbagai komoditas yang rentan mengalami gejolak sebagai langkah antisipasi. Bahkan Pasokan sudah disiapkan sejak dua sampai tiga bulan sebelumnya. 

 

Selain itu, langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) yang secara tidak langsung membantu membawa perubahan atas ritual lonjakan harga setiap Ramadan dan Lebaran. Sejak dibentuk Mei 2017, Satgas Pangan intensif menjaga harga barang kebutuhan pokok di pasar. Dampak dari adanya Satgas Pangan dapat menjaga harga bahan pokok masih stabil dan masih dapat dijangkau. Selain itu berdasarkan data BPS, nilai inflasi bulan Ramadan dan lebaran tahun 2017 merupakan yang terendah dalam 4 tahun terakhir. Satgas pangan akan terus melakukan pengawasan stok dan distribusi bahan pangan meskipun lebaran telah usai. Satgas akan bekerja seperti biasa untuk menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat. 

 

Eksistensi Satgas Pangan dan pembangunan infrastruktur di era JokowiJK ini ternyata memberika pengaruh besar terhadap inflasi. Seperti kita tahu, dalam RPJMN, sasaran inflasi tahun 2018 terjaga di level 3,5%. Catatan positif inflasi juga ditorehkan tahun 2017 lalu yang bisa ditekan di angka 3,61% alias di bawah target RPJMN sebesar 4%. Kalangan pengusaha pun memberikan rapor biru terhadap kinerja 4 tahun JokowiJK. Banyak penghargaan diberikan oleh dunia internasional kepada Indonesia. Beberapa diantaranya dari lembaga pemeringkat yang menempatkan posisi Indonesia sebagai negara layak investasi. Bank Dunia (World Bank) juga menaikkan ranking kemudahan usaha di Indonesia hingga posisi 72 dari 91 tahun sebelumnya.

 

Keadilan Energi untuk Seluruh Indonesia

 

Tekad kepemimpinan Jokowi-JK untuk mewujudkan keadilan energi di seluruh wilayah Indonesia dilakukan dengan mencanangkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh mahalnya harga BBM di beberapa daerah terutama di Indonesia Bagian Timur. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi fokus Pemerintah dalam mengimplementasikan program BBM Satu Harga. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional.

 

Permen ini mengamanatkan agar Badan Usaha penyalur BBM mendirikan penyalur di Lokasi Tertentu, yaitu lokasi-lokasi yang belum terdapat Penyalur Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, sehingga masyarakat dapat membeli BBM dengan harga jual eceran yang ditetapkan Pemerintah. Target Kebijakan BBM satu harga yaitu pembangunan sekitar 150 lembaga penyalur hingga tahun 2019. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan target 170 penyalur Bahan Bakar Minyak Satu Harga atau BBM Satu Harga pada akhir 2019. Sampai hari ini sudah 162 titik yang sudah dioperasikan. Masih ada delapan lokasi lagi. Tapi, Insya Allah berjalan sesuai dengan target,” kata Fanshurullah (30 Juni 2019).Dari 162 titik yang sudah beroperasi, menurut Fanshurullah, baru 131 titik yang sudah diresmikan. “Masih ada 31 yang siap diresmikan. Pak Jonan rencananya akan segera meresmikan (BBM Satu Harga) di Pulau Rote, NTT. Saya sendiri nanti akan meresmikan di Papua,” ucapnya. 

 

Kebijakan ini direncanakan akan tetap dilanjutkan hingga tahun 2024. Arahan Menteri ESDM karena dianggap program ini berhasil akan ada penambahan sebanyak 330 titik dalam lima tahun ke depan. Total, akan ada 500 lembaga penyalur hingga akhir tahun 2024. “Nambahnya untuk 5 tahun ke depan itu, 330 lokasi. Dua kali lipat dari yang ada saat ini.” Sebelumnya, pemerintah sudah memetakan ada 1.502 lokasi di seluruh pelosok Indonesia yang belum memiliki lembaga penyalur. “Tidak menutup kemungkinan semua lokasi akan kita penuhi,” kata Fanshurullah.

 

Penyeragaman harga jual resmi BBM di seluruh pelosok Indonesia diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya program ini dengan harapan terjadi kesejahteraan masyarakat dan bisa menggerakkan pertumbuhan baru di wilayah 3T. Cerita sukses lainnya di bidang energi adalah prestasi Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar Fortune Global 500 tahun 2019.

 

Badan usaha milik negara (BUMN) penyedia energi nasional ini berada di peringkat 175, lompat 78 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya di peringkat 253. Hal ini juga membuktikan
Pertamina diakui sejajar dengan world class company lainnya. Tentu, adalah suatu kebanggaan Pertamina berada di peringkat TOP 175 daftar Fortune Global 500. Kebanggaan ini juga untuk Indonesia. Karena Pertamina telah terbukti mampu bersaing di kancah dunia. Harus disyukuri dan menjadi tantangan ke depan untuk dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat dan negara.

 

Negara Paling Aman

 

Berbanggalah bangsa Indonesia karena Indonesia masuk ke dalam jajaran negara paling aman di seluruh dunia menurut lembaga riset dan survei global, Gallup. Ya, dalam Gallup’s Law and Order Report 2018, Indonesia mengantungi skor 89 dan berada di posisi ke-9 negara dengan tingkat ketertiban dan hukum tertinggi.  Indonesia berada satu atas Denmark dan setingkat di bawah Kanada. Ada pun posisi puncak dipegang Singapura dengan skor 97, diikuti oleh Norwegia, Islandia, dan Finlandia yang masing-masing berbagi skor sama 93. Dalam riset berbasis data survei itu, Gallup menyertakan lebih dari 148.000 orang dewasa sebagai responden dari 142 negara berbeda untuk diwawancarai.

 

Survei digelar pada 2017 lalu dengan margin of error kurang lebih 2-5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei Gallup dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kepercayaan publik terhadap tingkat keamanan dan penegak hukum di sebuah negara.  Hasil serupa diperlihatkan survei dari lembaga survei Indikator Politik yang menyebutkan masyarakat memiliki penilaian keamanan nasional pada pemerintahan Presiden Jokowi-JK adalah baik dan sangat baik, mencapai 63 persen, yakni tertinggi selama sembilan tahun terakhir. Padahal selama era Jokowi-JK Indonesia terus menghadapi sejumlah ancaman keamanan, antara lain; radikalisme, terorisme, perang siber, perang dagang Amerika China, dan kerawanan laut Indonesia.