14 CEO PILIHAN

Naskah: Giattri F.P., Foto: Sutanto/Dok. Bank BTN

Dialah salah satu bankir jempolan di negeri ini lantaran di bawah nakhodanya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus bertransformasi untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat. Bank berkode emiten BBTN tersebut juga berhasil mempertahankan reputasinya sebagai pemeran utama dalam pembiayaan perumahan nasional.

Sejak Maryono menjadi Direktur Utama, Bank BTN terus melakukan transformasi untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Digitalisasi perbankan merupakan wujud nyata dari transformasi tersebut. Dengan transformasi ini diharapkan bank yang dulunya bernama Bank Tabungan Pos tersebut dapat memberikan peran lebih dalam mendukung program satu juta rumah Bank BTN tak henti mening katkan kualitas layanan kepada masyarakat, terlebih kepada masyarakat yang sedang membutuhkan pembiayaan untuk kepemilikan rumah tinggal. Bahkan, melalui produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), peran Bank BTN tak sekadar memfasilitasi pembiayaan rumah, tapi mendukung penuh tercapainya program satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Berbagai strategi dilakukan Bank BTN untuk mendukung program pemerintah tersebut agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rumah layak huni. Karena itu, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-68 pada 9 Februari 2018, Bank BTN menetapkan visi dan misi baru untuk lebih fokus dalam menyukseskan program satu juta rumah. Maryono mengatakan program satu juta rumah di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan angin segar dalam suasana menumbuhkan perumahan, khususnya pertumbuhan KPR subsidi. Apalagi pihaknya melihat Presiden Joko Widodo sangat serius bagaimana program yang diinisiasi sejak 2015 lalu tersebut dapat berjalan dengan cepat dan didukung oleh semua pihak di mana Bank BTN sebagai integratornya.

Pria berkaca mata ini juga menyinggung tantangan yang dihadapi Bank BTN dalam menyukseskan program satu juta rumah, yakni bagaimana Bank BTN mampu menyiapkan pembiayaan KPR agar program satu juta rumah bisa terealisasi sehingga masalah backlog bisa teratasi. “Saat ini backlog sebesar 11,3 juta unit. Makanya, developer diminta mempercepat pembuatan rumah. Ini yang harus kita imbangi dengan kemampuan kita menyediakan KPR untuk masyarakat,” terangnya.

Perizinan terkait dengan pemerintah daerah, peme rintah pusat, dan lainlain. “Namun, pemerintah telah banyak melakukan terobosan baru (memangkas perizinan baru),” ujarnya. Lalu Landbank, ini sangat penting karena rumah yang dijual sudah ditetapkan pemerintah. Yang terjadi harga tanah semakin hari semakin naik. Di sinilah perlunya peran landbank. Pemerintah juga telah menjembatani mengenai peraturan pemerintah yang dapat mendorong percepatan dari landbank ini. Dengan visi dan misi baru agar lebih fokus dalam menyuk seskan program satu juta rumah, Bank BTN telah menyiapkan berbagai strategi untuk mempermudah dan mempercepat proses layanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal layanan KPR. Misalnya menyediakan layanan portal yang bisa diakses 24 jam. Sehingga, semua approval kredit rumah dapat diproses lebih cepat.

Bank BTN juga terus memperluas jaringan, antara lain dengan menggandeng PT Pos Indonesia dalam penyediaan outletoutlet Bank BTN di PT Pos Indonesia, serta membuat outlet mobile agar semakin dekat dengan masyarakat. Bank BTN pun mempercepat proses pembiayaan kepada nasabah. Misalnya, approval KPR dapat diputus dalam lima hari kerja, sehingga nasabah bisa dengan cepat mendapat kepastian pengajuan KPR-nya. Percepatan ini menggunakan sistem digital banking. Melalui sistem ini, Bank BTN mengoptimalkan peran kantor wilayah dan kantor cabang di seluruh Indonesia agar melakukan pelayanan lebih cepat.

Menyikapi semakin tingginya harga rumah, Bank BTN berinisiatif membangun housing financial center, yakni sebuah unit yang disebut dengan biro riset. Inisiatif ini menjembatani kebutuhan masyarakat akan informasi lokasi dan harga rumah di berbagai pelosok Tanah Air. Dalam memasarkan KPR kepada masyarakat, Bank BTN sangat terbantu oleh regulasi dan kebijakan pemerintah. Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) banyak memberikan kemudahan. Misalnya aturan loan to value (LTV) yang meringankan masyarakat saat mengajukan KPR. Demikian juga kemudahan perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).