KERJA NYATA BERSAMA MEMBANGUN NEGERI APRESIASI UNTUK BUMN

Naskah: Sahrudi, Foto: Istimewa

Harapan Presiden Joko Widodo agar Indonesia bisa menjadi pengekspor udang nomor satu di dunia sepertinya bukan isapan jempol. Pasalnya, potensi lahan tambak udang yang dapat dioptimalkan sangat besar. Selain itu, dukungan banyak mengalir dari berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti sinergi yang dilakukan oleh Bank Mandiri bersama Perhutani  dan PT Perikanan Indonesia (Persero).

Tak salah kalau kemudian Presiden menilai bahwa udang memiliki pangsa pasar yang luas. Apalagi, Indonesia memiliki banyak kawasan pantai yang bisa dijadikan sumber produksi udang. Sayangnya, produksi Indonesia baru bisa duduk di peringkat tiga sebagai pengekspor udang.

Presiden menginginkan ada model bisnis baru.“Jadi ini yang sedang kita lakukan, edukasi yang baik, menanam udangnya baik dengan cara modern, caranya lebih otomatis,” ujar Presiden saat meresmikan revitalisasi tambak udang yang menjadi bagian dari program perhutanan sosial di Muara Gembong, Desa Pantai Bakti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu 1 November 2017.

Pemerintah, jelasPresiden, mendorong model bisnis baru dengan sistem kelompok petani atau petambak dengan pola korporasi dengan skala ekonomi yang lebih baik. Dengan cara tersebut, pertanian atau pertambakan bisa lebih bankable dan modern. Melalui revitalisasi tersebut, jumlah udang ketika dipanen bisa melimpah, dan kemudian bisa dijadikan potensi ekspor.

Harapan Presiden Jokowi diamini oleh PT Bank Mandiri Tbk. Bersama dengan Perhutani, PT Perikanan Indonesia (Persero), Bank Mandiri siap melakukan revitalisasi lahan tambak di kawasan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat.

Senior Executive Vice President Bank Mandiri Agus Dwi Handaya mengatakan bahwa revitalisasi lahan dengan skema redistribusi aset kepada petambak lokal seperti ini dapat dilakukan di wilayah lain. Dan yang tak kalah penting, Bank Mandiri juga memberikan pembiayaan petambak, melalui skema KUR.

“Lewat program ini diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat jadi meningkat sehingga pembangunan ekonomi dapat lebih merata,” ujar Agus seraya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan revitalisasi ini, mereka menggunakan pendekatan model community development dengan beberapa elemen pendukung.

Kegiatan revitalisasi di awali dengan pengolahan lahan tambak dan pengadaan bibit udang yang dibantu Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) KKP.

Dalam hal ini misalnya infrastruktur dan penunjang tambang, sosiokultural, kelembagaan, pendampingan dan offtaker, pembiayaan petambak, peningkatan program kapabilitas, teknologi modernisasi tambak, dan pengawasan program konservasi mangrove. Untuk mendukung para petambak, Agus menambahkan, akan ada sejumlah sarana yang akan dibangun, seperti tempat penampungan hasil tambak, dermaga kapal, alat pembuat es, kincir air, pompa air, sumurbor air tawar, jaringan listrik, akses jalan, dan menara pantau.

Revitalisasi lahan merupakan salah satu program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Mandiri. Tujuan dari program ini adalah untuk pemerataan ekonomi dengan cara pengelolaan hutan yang lebih sistematis dan intensif, namun tetap berbasis kepentingan rakyat.

Lokasi lain yang akan direvitalisasi yakni lahan seluas 1.200 hektare di Gunung Rakutak dengan komoditas kopi dan lahan seluas 104 hektare di Sumedang dengan komoditas mangga gedong.

Selain dua tempat itu, terdapat juga lahan di Majalengka seluas 108 hektare dengan komoditas kopi, sertalahan seluas 1.479 hektare di Garut dengan komoditas kopi. “Di Muara Gembong Bekasi, lahan yang direvitalisasi seluas 830 hektare dengan komoditas udang bandeng,” jelasnya.

Untuk empat tempat yang akan direvitalisasi itu, Bank Mandiri masih menunggu Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketika izin diperoleh, revitalisasi akan langsung dilakukan.

Dalam proses revitalisasi tersebut, Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantu pengolahan lahan tambak dan pengadaan bibit udang. Sementara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membantu penerbitan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) bagi petambak lokal penggarap, dengan syarat mereka juga harus menanam mangrove di lahan yang sama.

“Lewat program ini diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat jadi meningkat sehingga pembangunan ekonomi dapat lebih merata,” tegas Agus. **