Lifetime Achievement 2017, JK Sang Negarawan

Adalah kebanggaan ketika pada 17 Maret 2017 lalu, civitas akademika Rajamangala University of Technology Isan yang berbasis di Thailand memberikan julukan peacemaker alias sosok yang mau bergerak untuk kedamaian kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Julukan ini diberikan karena JK banyak memberi kontribusi untuk penanganan konflik di Asia.

Wakil Presiden bidang Akademis serta Kualitas Pendidikan Rajamangala University of Technology Isan, Chalempon Yungklang, memaparkan bahwa kontribusi dan dedikasi Jusuf Kalla tak hanya dikenal di Indonesia. Ia juga mendapat pengakuan internasional sebagai seorang peacemaker dan sebagai bentuk penghargaan, Rajamangala University memberi gelar Doktor Honoris Causa kepada JK. 

“Tidak berlebihan untuk mengakui Jusuf sebagai seorang pencipta kedamaian. Sebab, meski Kalla sibuk sebagai politisi dan pebisnis, ia masih menyempatkan diri untuk terlibat dalam sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penjagaan kedamaian,” tegas Chalempon. Contohnya dalam penanganan pemberontakan di Aceh yang berlangsung sejak 1976 dan berakhir di tahun 2005. Dimana, ketika itu Universitas of Technology Isan melakukan kajian tentang konflik tersebut dan melihat JK memiliki peranan besar dalam penyelesaian konflik panjang tersebut dimana ia memegang posisi sebagai negosiator dengan perwakilan Gerakan Aceh Merdeka.

JK juga memiliki andil untuk menyelesaikan konflik di Poso yang berlatar agama. Ia berhasil mencari win-win solution kepada pihak-pihak yang berkonflik di sana. Tak hanya itu, kajian universitas tersebut juga menyebutkan bahwa JK aktif berkontribusi untuk Asian Peace and Reconcilliation Council (APRC). Karena itulah, civitas akademika sepakat agar JK memberikan pandangan dan masukannya, terutama soal konflik Laut Cina Selatan.

Tentu saja, gelar Doktor Honoris Causa dan pujian yang diberikan kepada JK sebagai bentuk pengakuan terhadap perjuangannya, selaku wakil Indonesia, dalam menjaga kedamaian dan tentu saja menjadikan nama Indonesia harum di forum dunia. 

Gelar doktor Honoris Causa yang diberikan kepada JK tersebut sejatinya bukan hal baru. Ia sudah menerima 9 gelar serupa. Tiga dari luar negeri dan selebihnya dari universitas ternama dalam negeri. 

Pertama kalinya JK mendapatkan gelar doktor HC dari Universitas Malaya di Malaysia. Di Jepang, ia mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Soka Daigaku atau Universitas Soka di Kota Hachioji, Tokyo. JK mendapat gelar doktor kehormatan karena dinilai sebagai tokoh perdamaian yang berperan besar dalam penyelesaian konflik di beberapa daerah di Indonesia. JK juga menerima penghargaan dari pemerintah Kamboja juga sebagai tokoh perdamaian dunia.

Ihwal sebagai tokoh perdamaian pun diakui masyarakat Poso, Sulawesi Tengah. Terbukti ia menerima penghargaan Inisiator Perdamaian dari Pemerintah Kabupaten Poso. Bupati Poso ketika itu, Piet Inkiriwang yang langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Wapres JK saat acara Poso Harmoni. “Waktu itu Poso kan mengalami kerusuhan dan tak ada pejabat yang datang ke sini waktu itu, tapi yang datang Pak JK. Itu awal sejarahnya beliau datang ke sini berulang-ulang melalui pertemuan-pertemuan,” kata Piet menjelaskan upaya JK membangun perdamaian di kabupaten tersebut. Kini, keadaan kota Poso saat ini sudah jauh berubah menjadi kawasan yang lebih kondusif dari sisi keamanan. 

Tak hanya Poso yang merasakan ‘tangan dingin’ JK dalam mendamaikan. Aceh, juga merasakan dengan Perjanjian ‘Helsinki’ nya. Hebatnya, ia mampu menjalankan misi damai itu secara senyap pada 12  tahun lalu. Karena, “Yang terpenting dalam proses pencapaian suatu perdamaian itu adalah dengan pembicaraan tidak terbuka, tidak boleh diketahui selain yang berkonflik. Kalau hasil pemikiran itu diketahui seluruh rakyat pasti akan banyak yang protes. Itulah kenapa proses Perjanjian Helsinki itu tertutup selama enam bulan,” kata JK waktu itu.

Memang, untuk menjaga proses penyusunan draf Perjanjian Helsinki hingga penandatanganannya tidaklah mudah. Itu hanya bisa dilakukan kalau punya leadership dan kecerdasan. Upaya JK untuk mencapai kesepakatan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang saat itu dipimpin oleh Panglima Jenderal Endriartono Sutarto, juga dilakukan secara senyap.