61 Tahun Kalimantan Timur Pembangunan Berlanjut, Kemajuan Terwujud

Naskah: Sahrudi/Suci Yulianita/Giattri F.P., Foto: Istimewa

 

 

Di tahun 2018 ini Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memasuki usia yang ke 61 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, tentu ada banyak kemajuan pembangunan di daerah berjuluk Banua Etam ini. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pembangunan sumberdaya manusia (SDM).

 

Kerja keras Pemerintahan Provinsi Kaltim bersama Pemerintah Kabupaten/Kota seKaltim dan dengan dukungan rakyat setempat, tentu merupakan kata kunci bagi terlaksananya pembangunan yang baik dan berkesinambungan. Dan, pemerintah berharap agar pelaksanaan pembangunan ke depan terus mendapat dukungan, partisipasi, dan pengawalan dalam pelaksanaannya, sehingga target dan sasaran pembangunan yang telah direncanakan dapat dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim. Walhasil, Kaltim kini sudah banyak berubah, makin banyak mencapai prestasi, semakin maju dan sudah bisa dibanggakan. Seperti dikemukakan Gubernur Kaltim, Prof.Dr. H. Awang Faroek Ishak bahwa pembangunan di Kaltim pada dasarnya tidak akan pernah berhenti karena masalah dan tantangan ke depan yang harus di atasi dengan baik tidaklah kecil. ”Pembangunan terus berlanjut sehingga terwujudnya kemajuan dan kejayaan serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur,” tegas Awang pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kaltim dalam rangka HUT ke-61 Provinsi Kaltim di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin (8/1).

 

Karena itu, masih dalam suasana ulang tahun ke-61, ulasan tentang Kaltim masih menjadi hal yang sangat menarik. Untuk itulah majalah Men’s Obsession menampilkan edisi khusus kali ini dengan menyikapi secara kritis perjalanan pembangunan Kaltim khususnya di era kepemimpinan Awang. Tentu, banyak keberhasilan tapi ada juga yang masih perlu ditingkatkan atau diakselerasikan. Ada dua tujuan Pemprov Kaltim dalam pembangunan ini, pertama meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat dengan sasaran menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan, meningkatnya daya beli masyarakat, dan menurunnya indeks gini. “Kedua meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan kontribusi sektor pertanian dalam arti luas, tercapainya swasembada pangan, serta meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan,” tambah Awang. 

 

Di sektor perekonomian, pertumbuhan ekonomi Kaltim sampai dengan Triwulan III/2017 meningkat sebesar 3,58% dari target 3,2%-3,7%. Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2017 sangat dipengaruhi oleh subsektor pertambangan migas. Produk domestik regional bruto (PDRB) Kaltim (dengan migas) atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp438,88 triliun. 

 

Pengentasan Kemiskinan

Sementara dalam menurunkan angka pengangguran dan penanggulangan kemiskinan, kinerja Pemprov pada 2017 terbilang baik yakni 6,91% dari target 7,18%. Capaian indikator pembangunan penanggulangan kemiskinan di Kaltim pada 2017 6,10%, realisasinya hingga September 2017 6,08%.

 

Tahun 2018 ini, Pemerintah akan melakukan upaya pengentasan kemiskinan dengan memperkuat koordinasi lintas sektoral dan lintas SKPD demikian juga antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota agar program-program yang direncanakan dapat berdaya guna dan tepat sasaran kepada siapa saja yang menjadi prioritas untuk dibebaskan dari kemiskinan. Sejumlah langkah pun telah dilakukan, antara lain pemberian bantuan jaminan kesehatan masyarakat yang telah mencapai 100% pelayanan melalui sistem yang terintegrasi dengan BPJS, pemberian beasiswa pendidikan bagi 2.002 siswa miskin, bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Rumah Tangga Sangat Miskin melalui Pelatihan Keterampilan berwirausaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

 

Pembangunan rumah layak huni sebagai upaya mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni bagi masyarakat miskin, Pemerintah Provinsi telah membangun sejak tahun 2013-2017 sejumlah 1.547 Unit. Pada tahun 2017, Pembangunan rumah layak huni dilaksanakan melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat Berpenghasilan Rendah.

 

Sejalan dengan Kebijakan Pusat

Upaya pembangunan yang dilakukan Pemprov Kaltim sejatinya juga sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dengan memperhatikan norma-norma, yakni pembangunan harus dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian pembangunan tidak boleh menciptakan dan memperlebar ketimpangan, pertumbuhan ekonomi tidak boleh menurunkan daya dukung dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Sejurus dengan kebijakan pemerintah pusat, prioritas pembangunan provinsi yang dijuluki Banua Etam itu diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, percepatan pengentasan kemiskinan serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan hidup.

 

Perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan ekonomi kerakyatan serta percepatan tranformasi ekonomi, pengembangan agribisnis dan peningkatan produksi pangan. Terus berupaya memenuhi kebutuhan energi yang ramah lingkungan serta melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

 

Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelancaran aktivitas sosial masyarakat secara merata, serta meningkatkan daya saing daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas. Salah satu tujuan infrastruktur dasar ini adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar dengan indikator indeks kepuasan layanan insfrastruktur dasar yang mencapai 7 atau melampaui target tahun 2017 sebesar 6,8. Dalam hal ini, pemerintah provinsi telah berhasil meraih pencapaian-pencapaian membanggakan dalam segala bidang. Dalam bidang prasarana jalan dan jembatan, misalnya, kondisi jalan dengan kapasitas daya 10 ton telah terbangun sepanjang 155,36 km pada 2017. Kemudian melakukan pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda sepanjang 99,02 km yang targetnya selesai pada 2018, pembangunan jembatan Mahakam IV bentang 400 meter, pembangunan jalan Pendekat Mahakam IV sisi Samarinda Kota dengan panjang 502,4 meter, serta pembangunan jalan Pandekat Mahakam IV sisi Samarinda Seberang sepanjang 386,65 meter.

 

Dalam mendukung operasional Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), Pemerintah Provinsi juga telah melaksanakan pembangunan infrastruktur pendukung, antara lain, jalan akses menuju kawasan 12,5 km, pembangunan jembatan Sangkulirang – Batu Lepok – Talisayan 25 meter, pembangunan jembatan ruas jalan Tj. Redeb – Talisayan 60 Meter, peningkatan Jalan Sangkulirang – Talisayan, pembangunan Jalan Dalam Kawasan Maloy, pembangunan sisi Pelabuhan Multipurpose Maloy pada Sisi Darat berupa pembangunan causeway telah selesai terbangun sepanjang 160 Meter. Sedangkan untuk Sisi Laut dilaksanakan melalui APBN yaitu pembangunan trestle yang saat ini telah selesai, dan untuk dermaga diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2018.

 

Pemerintah Provinsi juga melakukan prioritas pembangunan transportasi dalam rangka membuka akses daerah-daerah terisolir di perbatasan dan pedalaman, antara lain, pembangunan jalan Sakaq Lotoq - Sp. Abit – Kahala Kota Bangun, pembangunan jalan Tering - Long Bagun – Long Pahangai – Tiong Ohang – Long Apari, dan pembangunan Jembatan secara bertahap di ruas jalan Long Bagun – Long Pahangai dengan konstruksi bailey dan permanen. Kemudian dalam bidang prasarana Sumber Daya Air, Pemerintah Provinsi telah melaksanakan Pipa Transmisi Sistem sepanjang 28.710 meter dengan kapasitas 250 liter/detik sebagai upaya penyediaan air baku pada KEK MBTK, yang saat ini progressnya sudah mencapai 58,82%.

 

Pemerintah Provinsi juga telah melakukan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Maloy dengan kapasitas reservoir 5000 Meter Kubik dan kapasitas produksi Instalasi Pengolahan Air sebesar 200 liter/detik yang berlokasi di KEK MBTK Kabupaten Kutai Timur dengan progres Desember 2017 telah mencapai 50,554 %. Sementara dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pada 2017 telah dilaksanakan pengembangan sistem distribusi air minum berupa pemasangan pipa diameter 200 milimeter di Kota Sangata, pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) dengan kapasitas 10 liter/detik berlokasi di Sekerat Kabupaten Kutai Timur, serta pembangunan IPA Kutai Barat berkapasitas 50 liter/detik.

 

Lalu, di bidang prasarana perhubungan, telah dibangun Bandara Samarinda Baru yang targetnya siap digunakan pada 2018, dan pembangunan Bandara Maratua Kabupaten Berau berupa landas pacu sepanjang 1600 meter x 30 meter yang saat ini telah beroperasi secara regular melalui rute Tarakan – Maratua untuk penerbangan perintis. Kemudian pembangunan bandara perbatasan Datah Dawai untuk meningkatkan akses transportasi kawasan perbatasan dengan landas pacu 1.600 x 30 Meter, yang kini telah mampu dilandasi pesawat ATR-42. Dalam bidang Cipta Karya, pemerintah provinsi juga telah melakukan pembangunan Gedung Convention Hall di Kota Samarinda seluas 26.453 M2 (4 Lantai) dengan kapasitas 4.942 kursi, yang dibangun di atas lahan 3,4 Ha.

 

 

 

Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional

Pemerintah provinsi Kalimantan Timur juga telah berhasil menunjukkan kinerja tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal tersebut antara lain terlihat dari meningkatnya kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dari target sebesar 83 sampai akhir Desember 2017, mampu mencapai skor IKM 82,15. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Provinsi Kalimantan Timur juga mendapat predikat baik. Berdasarkan evaluasi Kementerian PAN dan RB RI pada tahun 2017 diperoleh nilai/skor rata-rata 77,49 atau dengan predikat penilaian “BB”, dari target 83 (BB). Kalimantan Timur juga berhasil meningkatkan kualitas Indeksi Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 73 dari target 2017 yang ditetapkan sebesar 75.

 

Kalimantan Timur juga berhasil menorehkan pencapaikan membanggakan dalam pembangunan kualitas lingkungan yang baik dan sehat. Tercatat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Timur yang mencapai 82,64 dari target 81,99. Hal itu dapat dicapai karena adanya upaya perbaikan tutupan lahan yaitu melakukan moratorium pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Sementara dalam upaya menciptakan dan mendorong pertumbuhan sektorsektor yang memiliki nilai ekonomi dan nilai tambah tinggi namun menghasilkan emisi yang rendah, pada tahun 2015 telah dilakukan berbagai upaya antara lain, melalui penerbitan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui penerbitan Peraturan Gubernur nomor 17 tahun 2015 tentang pemberian izin dan non perizinan serta penyempurnaan tata kelola di sektor pertambangan, kehutanan & perkebunan kelapa sawit di Kaltim, serta penataan Penguatan pelaksanaan moratorium penerbitan izin tambang dan lahan gambut melalui penerbitan Surat Edaran Gubernur tentang Penundaan ijin pertambangan. 

 

Kaltim juga melakukan Rehabilitasi hutan dan lahan berupa kegiatan penanaman batang bibit pohon selama tahun 2014 – 2017 sebanyak 253.257.858 batang dengan luas ± 230.234,41 Ha, dan rehabilitasi hutan mangrove berupa kegiatan penanaman batang bibit pohon selama tahun 2016 – 2017 sebanyak 402.500. Tak ketinggalan pembinaan perkebunan ramah lingkungan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltim melalui beberapa program, antara lain, pembentukan kelompok Tani Peduli Api (KTPA) sebanyak 12 KTPA di seluruh Kalimantan Timur, pembentukan brigade pengendalian kebakaran kebun,bimbingan Teknis Brigade perusahaan dan KTPA lingkup Kabupaten Kutai Timur sebanyak 6 brigade dan 2 KTPA, pembangunan PLTB yang akan dilaksanakan tahun 2018 di Kabupaten PPU dan Kutai Kartanegara, penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 225 perusahaan, pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup berupa koordinasi penilaian langit biru, pengelolaan B3 dan limbah B3, pengkajian dampak lingkungan, pemantauan kualitas air laut dan air sungai, serta peningkatan kapasitas tenaga ahli lingkungan sebanyak 82 orang untuk pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan 28 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

 

Pencapaian dan keberhasilan yang telah diraih Kaltim tersebut, mengantarkannya meraih beragam penghargaan bergengsi, baik untuk Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, maupun untuk Pemerintah Provinsi Kaltim sendiri. Penghargaan tersebut, antara lain, Sertifikat ISO 22301:2012 untuk RSUD Tarakan, Provinsi Terbaik I Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA), KONI Award, Penghargaan PTSP, Penghargaan Terbaik Predikat B Plus dalam penilaian pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2014 yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB), Penghargaan TNI, Citra Abdi Kesehatan, dan lain sebagainya. Beragam penghargaan dari pemerintah, maupun lembaga independen yang diraihnya ini, menjadi sebuah bukti pengakuan pihak luar serta cerminan keberhasilan pembangunan Kaltim. Meski demikian, bagi Pemerintah Provinsi Kaltim yang terpenting adalah ‘Membangun Kaltim untuk Semua’, untuk kesejahteraan rakyat.

 

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia

Satu keberhasilan lain dari Kaltim adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim. Pada 2013 Kaltim berada diperingkat ke-4 nasional sebesar 73,21. Pada 2015 naik ke peringkat 3 secara nasional menjadi 74,17, dan tahun 2016 IPM Kaltim mencapai 74,59. Salah satu komposit pembentuk IPM adalah indikator makro untuk bidang pendidikan, yakni Angka Harapan Lama Sekolah yang ditargetkan pada 2016 sebesar 13,70% realisasinya telah mencapai sebesar 13,35%, dan rata-rata lama sekolah di tahun 2017 realisasinya mencapai nilai 9,24 tahun. Sejumlah kegiatan unggulan digulirkan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan antara lain Pemberian Beasiswa Kaltim Cemerlang tahun 2017 baik beasiswa miskin maupun beasiswa pendidikan sebanyak 2.994 orang penerima.

 

Peningkatan Kualifikasi Guru mencapai 86,38% meningkat jika dibandingkan tahun 2016 sebesar 65%. Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun melalui kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah telah berjalan dengan baik di mana angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB mencapai 97,69% dan (APM) SMP/MTs/ SMPLB menyentuh 89,13%. Program pendidikan menengah melalui kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Unggulan, Bantuan Alat Praktek dan Peraga. Upaya mencapai Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK 87,93%. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan telah mencapai penurunan buta huruf jika dilihat angka melek huruf di 2017 mencapai 98,81%.

 

Pembangunan Gedung Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) yang telah operasional mendidik siswa dan siswi atlet di Kaltim. Ada pula Pengembangan Budaya Baca melalui sistem IT perpustakaan terintegrasi dan pembinaan minat baca, mencapai 1 orang membaca 5 judul buku per tahun. Sementara komposit IPM bidang kesehatan ditunjukan dengan angka harapan hidup yang mencapai 73,68 di tahun 2017 dari target 73,85. Kenaikan tersebut dipicu kegigihan Pemprov Kaltim mendongkrak kualitas pelayanan kesehatan seperti peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah AW. Syahrani Samarinda, Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, Atma Husada sebagai unit pelayanan rujukan. 

 

Pengembangan Puskesmas 24 Jam sebanyak 110 unit dan Rumah Sakit Pratama sebanyak 6 unit melalui bantuan keuangan ke Kabupaten/Kota dan pada 2017 telah beroperasi 3 RS pratama type D. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat telah berhasil menurunkan angka morbiditas menjadi 11,9 dari target 10,00. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular contohnya prevalensi HIV/AIDS <1. Serta pengembangan standarisasi pelayanan kesehatan yang berhasil meningkatkan akreditasi rumah sakit di tiga rumah sakit umum daerah. Pembangunan demi pembangunan di Kaltim ini, tentu tidak akan pernah berhenti karena perkembangan dan dinamika masyarakat Kaltim yang sedemikian cepat. Dan satu hal penting, semua pembangunan di Kaltim adalah didedikasikan untuk rakyat Kaltim dan Indonesia.