Herman Khaeron (Anggota Komisi VI DPR RI dan Pimpinan BAKN DPR RI), Membangun Politik yang Bersih, Cerdas dan Santun

Naskah: Angie Diyya Foto: Fikar Azmy

Memperjuangkan anggaran, merancang regulasi, hingga mengawasi penggunaannya— itulah tiga pilar utama kerja DPR. Bagi Herman Khaeron, semua itu bukan sekadar tugas, tapi komitmen nyata untuk kepentingan rakyat.

Politik bukan sekadar arena perdebatan atau adu strategi, tetapi ruang di mana keputusan besar yang menyentuh kehidupan banyak orang dibuat. Di dalamnya, ada sosok-sosok yang tak hanya berbicara tentang perubahan, tetapi juga bekerja untuk mewujudkannya. Salah satunya adalah Dr. Ir. E Herman Khaeron, M.Si yang selama empat periode mengabdikan dirinya di DPR RI dengan komitmen kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan rakyat.

Kini, selain menjabat sebagai anggota komisi, salah satu anggota DPR yang telah mengabdi selama empat periode. juga memegang amanah sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat dan turut mengawal akuntabilitas keuangan negara melalui perannya di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). “BAKN menjadi salah satu alat kelengkapan dewan yang sejajar dengan alat kelengkapan lainnya, namun dengan fungsi yang berbeda,” ujarnya. Lembaga ini bertugas menelaah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum didistribusikan ke 13 komisi DPR sesuai bidangnya. Dengan hanya beranggotakan 19 orang, BAKN memiliki mandat luas untuk menelaah akuntabilitas penggunaan keuangan negara, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, hingga BUMN dan BUMD.

Saat ini, BAKN memprioritaskan telaahan pada sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, air, dan hilirisasi, selaras dengan program prioritas pemerintah. “Kami ingin memastikan sektor-sektor ini on the track, akuntabel, transparan, dan memiliki tata kelola yang baik,” tegasnya. BAKN juga memberi perhatian khusus pada instansi yang mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian” atau bahkan tidak mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dari BPK. Selain menelaah laporan BPK, BAKN juga dapat melakukan pendalaman lebih lanjut melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu, atas dasar permintaan komisi DPR maupun berdasarkan skala kepentingan yang ditetapkan BAKN sendiri.

Selain itu, Herman menyoroti persoalan subsidi yang mencakup pupuk, BBM, dan listrik. “Kami ingin memastikan uang negara sampai tepat sasaran, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jenis,” ungkapnya. Isu lingkungan pun menjadi perhatian, termasuk kerusakan 1.600 hektare area yang berkontribusi terhadap bencana banjir di Jakarta dan Bekasi akibat tata kelola yang tidak konsisten.

Sebagai politisi, Herman memegang teguh prinsip “politik kerakyatan” yang juga menjadi landasan Partai Demokrat. “Apa yang rakyat mau, itulah yang saya perjuangkan,” ujarnya. Ia aktif memanfaatkan kunjungan kerja sebagai uji petik untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan menegaskan bahwa perjuangan di DPR adalah perjuangan untuk rakyat.

“Setelah kita memperjuangkan anggaran, dan memperjuangkan regulasi, kita memanfaatkan fungsi ketiga, fungsi pengawasan,” jelasnya. Ketiga fungsi di DPR tersebut, menurutnya, harus benar-benar berpihak kepada rakyat. “Anggaran harus sampai kepada yang membutuhkan, bukan sekadar meningkatkan taraf hidup mereka yang sudah mampu,” tegasnya. Sementara itu, fungsi legislasi harus melahirkan undang undang yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Herman juga menanggapi kritik terhadap DPR. “DPR selama ini dianggap harus seperti malaikat, suci, bersih, tidak boleh cacat. Begitu ada sedikit kekurangan, langsung menjadi gunjingan,” ujarnya. Meski demikian, ia tetap fokus menjalankan tugasnya dan memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Kini, dengan amanah baru sebagai Sekjen Partai Demokrat yang dipercayakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono, Herman fokus pada konsolidasi internal, komunikasi politik dengan partai sahabat dan organisasi lain, serta program-program kerakyatan dan pembinaan generasi muda. “Kunci untuk kita bisa melompat dan melakukan akselerasi adalah soliditas internal yang benar-benar handal,” jelasnya.

Membangun komunikasi politik dengan berbagai pihak menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi partai. Program pendidikan politik dan pembinaan kreativitas anak muda juga menjadi prioritas. “Kami ingin menunjukkan bahwa politik bisa menjadi sarana untuk mewujudkan perubahan,” tambahnya.

Herman mengajak generasi muda untuk tidak apriori terhadap politik dan partai politik. “Marilah kita melihat politik sebagai sesuatu yang baik, sebagai langkah menuju tujuan,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya peran politik dalam menentukan kebijakan negara. “Kalau kita ingin Indonesia lebih maju, anak-anak muda punya harapan ke depan yang lebih besar, mari berpolitik dari hari ini,” ajaknya.

Politik bukan sekadar panggung kekuasaan, tetapi jalan pengabdian. Dengan prinsip politik yang bersih, cerdas, dan santun seperti yang diajarkan SBY, ia berharap generasi muda dapat mewarnai dunia politik dengan kreativitas dan inovasi. “Jangan hanya mengkritik dari layar ponsel dan sosial media, masuklah dan ubah sistem dari dalam. Politik yang dijalankan dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik,” pungkasnya.