Menakar Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin

Naskah: Sahrudi Foto: Istimewa

Mengukur kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di semester pertama tahun 2021 memang tidak bisa serta merta. Ada banyak faktor yang memengaruhi kinerja mereka dalam pelaksanaan pembangunan. Terutama faktor pandemi Covid-19 yang belum berhenti. Namun di tengah situasi pandemi yang terjadi, bukan berarti proses pembangunan tak memuaskan. Tengok saja hasil poling dari lembaga survei Charta Politika yang menyebut masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Survei itu dilakukan pada periode Juli 2021.

"Ketika diuji dengan pertanyaan umum, bagaimana kinerja Pemerintahaan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, sebanyak 62,4 persen menyatakan puas, dan 34,1 persen menyatakan tidak puas. Sisanya 3,5 persen tidak menjawab,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya dalam jumpa pers secara daring di Jakarta, seperti dikutip Antara.

Pengumpulan data dilakukan pada 12-20 Juli 2021 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi. Survei ini menggunakan metode sampling multistage random sampling atau penarikan sampel acak bertingkat dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Usia minimum responden adalah 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih.

Yunarto menjelaskan berdasarkan sebaran geografis dari para responden, tingkat kepuasan tertinggi berada di wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sementara tingkat kepuasan terendah berada di wilayah Maluku, Papua, Kalimantan, dan Sumatera. “Tingkat kepuasan cenderung stabil, tetapi beberapa periode mengalami penurunan, jika dibandingkan beberapa survei yang sudah dilakukan sejak Februari 2020 lalu,” kata Yunarto.

Terkait penanganan dalam pandemi, survei itu mendapati suara sebanyak 31,5 persen responden menjawab jika penanganan pandemi Covid-19 adalah persoalan paling pokok yang perlu ditangani Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Selanjutnya disusul harga kebutuhan pokok sebesar 22,1 persen, dan susah mencari lapangan kerja sebesar 11,9 persen. Selain itu, sebanyak 65,9 persen responden menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangat buruk, sementara 31,7 persen lainnya menyatakan baik.

Perekonomian Beranjak ke 7,07 Persen

Selain hasil survei, ada fakta lain yang muncul di penghujung semester tahun ini yang memperlihatkan progress pembangunan ekonomi beranjak menyentuh angka 7,07 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia berhasil tumbuh positif mencapai 7,07 persen (yoy) pada triwulan II-2021, dibandingkan periode sama tahun lalu. “Kalau dibandingkan dengan triwulan II-2020 atau secara year on year (yoy) maka ekonomi Indonesia tumbuh 7,07 persen,” kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Margo menyatakan pertumbuhan ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah yang gencar dalam menjalankan program vaksinasi sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan mobilitas.

Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Margo Yuwono mengatakan Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB) atas dasar harga berlaku pada kuartal II 2021 mencapai Rp4.175,8 triliun. Adapun PDB atas dasar harga konstan adalah sebesar Rp2.772,8 triliun. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia bila dibandingkan dengan kuartal I 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 3,31 persen. Pada kuartal I, PDB ADHK Indonesia Rp2.684 triliun dan PDB ADHB-nya Rp3.970,5 triliun.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, capaian pertumbuhan ekonomi 7,07 persen pada kuartal II 2021 menunjukkan arah pemulihan ekonomi sudah benar karena strategi pemulihan tak lepas dari kebijakan yang diambil selama pandemi Covid-19 dan besarnya peran APBN sebagai instrumen countercyclical.

Blok Rokan pun Beralih ke RI

Tantangan agar Pemerintahan Jokowi mengambill alih pengelolaan Blok Rokan pada 2018 dijawab pada tahun 2021 ini. Kini, Blok Rokan dikelola sepenuhnya oleh Pertamina. Lepas dari kontroversi yang berkembang, hal itu tetap harus diakui sebagai achievement dari pemerintahan sekarang yang tak bisa dilepaskan dari kepemimpinan Jokowi.

PT Pertamina Hulu Rokan resmi menjadi perusahaan pengelola lapangan minyak bumi di Blok Rokan, Provinsi Riau mulai Senin (9/8/2021). Di sisi lain, hal itu telah membuktikan bahwa Presiden Jokowi menaati Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.36/PUU-X/2012 tentang Lima Aspek Penguasaan Negara bahwa pengelolaan Wilayah Kerja (WK) migas harus berada di tangan pemerintah melalui BUMN.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyambut gembira momentum ini dan menilainya sebagai momen yang sangat bersejarah untuk kita semua. “Karena Blok Rokan kini resmi dikelola oleh Pertamina yang tentunya akan menunjang ketahanan energi nasional,” tegasnya dalam sambutan virtual pada acara Alih Kelola Wilayah Kerja Rokan pada Senin (9/8) seperti dikutip dari Antara.