Teten Masduki (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI)
Mengawal PEN, Selamatkan RI dari Resesi
Naskah: Hasan P. Foto: Dok. Kemenkop UKM
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional setelah terdampak pandemi Covid-19. Hal itu terlihat dari kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia terus meningkat sampai sekitar 60% di masa pra pandemi. Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM juga sangat tinggi dan terus bertumbuh mencapai 96,99% – 97,22% dengan jumlah pelaku UMKM mencapai 62 juta atau sekitar 98% dari pelaku usaha nasional.
Di tengah dampak pandemi virus Corona yang belum bisa diatasi, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yakin UMKM di Indonesia bisa berkontribusi menyelamatkan perekonomian nasional.
Ia berkaca dengan krisis yang terjadi di tahun 1998. Kala itu UMKM tampil sebagai pahlawan. Di saat usaha besar dan konglomerasi bertumbangan, UMKM tetap tangguh, kokoh tak goyah terhadap hantaman krisis politik yang kemudian berlanjut ke krisis keuangan dan ekonomi. Tak hanya itu, sektor UMKM terbukti bisa menjadi trigger terhadap pemulihan ekonomi nasional.
“Ketika 98 UMKM kan tampil menjadi pahlawan ekonomi ketika yang lain tumbang yang gede-gede apalagi yang terkait perbankan saat itu. Nah, saat ini pun UMKM masih bisa menjadi bumper ekonomi nasional,” ungkap Teten Masduki saat itu.
Namun, kini kondisinya berbeda. Krisis ekonomi saat ini semuanya terdampak. Usaha besar terpuruk, pun demikian UMKM. Dampak pandemi bagi pelaku UMKM, kata Teten, yang paling terpukul seperti di sektor pakaian hampir sekitar 70-80 persen. Termasuk pula yang mikro dan ultramikro yang bersifat harian. Sedangkan, untuk sektor pertanian justru mengalami pertumbuhan sekitar 16 persen.
“Kami terus keliling, seperti di pasar tradisional, koperasi, UMKM itu memang 30% hingga 50% terganggu kegiatan usahanya. Mereka tidak sanggup lagi membayar cicilan ke lembaga pembiayaan,” kata Teten.
Berbagai cara pun dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan UMKM. Pertama, yaitu memberikan pelonggaran cicilan kredit UMKM melalui perbankan maupun lembaga pembiayaan. Kedua, pemerintah menyediakan program bantuan sosial untuk usaha kecil atau ultra mikro. Ketiga, yaitu pelaku UMKM dibantu dari sisi demand, caranya yakni melalui penyediaan anggaran belanja pemerintah dan gerakan kampanye Bangga Buatan Indonesia (BBI).
Selain itu, Teten mengatakan, beberapa strategi yang disiapkan pemerintah melalui strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Adapun anggaran yang disiapkan sebesar Rp123,466 triliun. Program PEN terbagi menjadi 6 penyaluran. Pertama, subsidi bunga yang ditargetkan Rp35,286 triliun. Kedua, penempatan dana untuk restrukturisasi sebesar Rp78,780 triliun. Ketiga, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) yang ditagetkan Rp5 triliun. Keempat, penjaminan untuk modal kerja Rp1 triliun. Kelima, insentif pajak PPh final UMKM ditargetkan mampu menyerap Rp2,4 triliun. Keenam, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergilir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebesar Rp1 triliun.
Penyerapan dana PEN per 11 Agustus 2020 sudah capai 35,43%. Jumlah tersebut setara dengan Rp43,74 triliun dari anggaran Rp124 triliun. Penyerapan tersebut dirincikan Teten, program pembiayaan koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) capai Rp457 miliar dari total Rp1 triliun. Program subsidi bunga capai 13,8% atau sebesar Rp845,23 miliar, yaitu subsidi bunga KUR sebesar Rp654,6 miliar, dan non KUR melalui perbankan dan perusahaan pembiayaan sebesar Rp191,17 miliar. Kemudian, penempatan dana restrukturisasi melakui bank anggota Himbara terserap 53,47% atau Rp42,125 triliun dari total dana Rp78,78 triliun. Penyerapan lewat belanja imbal jasa penjaminan melalui Askrindo dan Jamkrindo terealisasi 6,38% atau Rp318,09 miliar dari alokasi Rp5 triliun.
“Program PEN ini akan terus dievaluasi dan sekarang adalah tahap percepatan program PEN, maka saya keliling jemput bola di daerah agar Kepala Dinas, penggiat UMKM, pelaku UMKM, dan koperasi bisa segera ajukan program restrukturisasi,” imbuhnya.
Teten mengatakan, pihaknya telah memperbaiki regulasi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop) agar pelaksanaan PEN bisa berlangsung cepat dan tepat sasaran. Sehingga, jumlah UMKM terdampak pandemi Covid-19 bisa berkurang dan berdampak pada peningkatan laju perekonomian domestik. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan subsidi bunga selama 6 bulan. Dengan subsidi sebesar 6% di tiga bulan pertama dan 3% di tiga bulan berikutnya. Permenkop ini juga memungkinkan satu koperasi bisa mendapatkan dana bergulir dari LPDB- KUMKM hingga Rp100 miliar.
Sebelumnya untuk memperoleh dana bergulir terbilang rumit dan sulit. Namun, menurutnya saat ini LPDB KUMKM sedang reformasi lembaga agar lebih mudah diakses oleh koperasi di Indonesia. Teten pun meyakini, dana program PEN untuk LPDB sebesar Rp1 triliun akan habis terserap pada September 2020 mendatang. “Saya sudah meminta tambahan dana itu ke Menteri Keuangan,” ujar Teten.
Teten menjelaskan, saat pandemi Corona ini juga masih ada UMKM bisa bertahan atau bahkan tumbuh, yaitu mereka yang merambah digital dan yang bisa beradaptasi atau inovasi produk. Sehingga, ia memastikan akan mendorong ekosistem digital di Indonesia. Ia mencontohkan terkait inovasi produk seperti saat ada penjual batik yang sepi pembeli karena jarang ada pesta. Penjual tersebut lalu beradaptasi dan menyesuaikan barang yang dijual.
“Ya, kalau lihat UMKM yang bisa bertahan saat ini, saya kira UMKM yang terhubung dengan market plus digital. Karena itu, digitalisasi UMKM kita harus percepat. Bukan hanya masa pandemi Covid-19 saja, tren pasar ke depan, tren konsumen itu nanti akan lebih senang dengan belanja di online dan 97 persen wilayah Indonesia sudah bisa diakses dengan online,” ujarnya.
Menkop UKM melihat selama PSBB ada perilaku konsumen yang berubah. Penjualan di e-commerce mulai Maret 2020 terus meningkat hingga 18%. Hanya saja, Teten mengakui bahwa UMKM yang terhubung dengan market online ini baru sekitar 13% atau sekitar delapan juta pelaku usaha. Sementara yang 70% lebihnya belum terhubung karena tidak memiliki infrastruktur dasar, termasuk minim literasi.
Teten sudah meminta para pelaku e-commerce untuk membuka laman UMKM di market mereka supaya produk UMKM semakin banyak dijual di market online, sehingga market online tidak didominasi produk impor. Selain itu, bagi UMKM yang belum terhubung dengan sistem pembiayaan, akan bisa langsung masuk ke program relaksasi. Dengan begitu, nantinya seluruh UMKM bisa terhubung dengan sistem pembiayaan. “Ini yang sedang kami terus carikan solusinya,” tukas Teten.
Indonesia sebagaimana banyak negara di dunia sedang menghadapi ancaman resesi akibat pandemi Covid-19. Jika ekonomi tumbuh minus secara berturut-turut pada kuartal II dan III, Indonesia secara teknis masuk zona resesi. Hanya saja Indonesia memiliki peluang dan momentum untuk meningkatkan pertumbuhan pada kuartal III karena sejumlah indikator ekonomi menunjukkan perbaikan.
Tingkat konsumsi nasional mulai meningkat seiring meningkatnya daya beli masyarakat. Peningkatan itu tak terlepas dari berbagai bantuan yang digulirkan pemerintah, melalui program PEN.