Obsession Awards 2020; Best Parliamentarian
TB Ace Hasan Syadzily
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI
Naskah: Subchan Husaen Foto: Istimewa
Kehadiran tokoh-tokoh muda di DPR RI seperti Tubagus Ace Hasan Syadzily telah memberikan warna baru bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Ace, sapaan akrabnya bukan hanya sekadar muda, tapi ia juga punya gagasan keilmuan yang matang karena sebelum menjadi anggota DPR, Ace adalah dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah, Jakarta. Di parlemen pun ia mengawali kariernya dari bawah sebagai tenaga ahli Fraksi Golkar. Sehingga saat waktunya ia menjadi anggota, Ace dianggap punya keilmuan dan pengalaman yang lengkap.
.jpeg)
Bekal Ace menjadi anggota DPR bisa dibilang cukup matang, ia mengawali kariernya sebagai dosen pada 2000-2008 dan dikenal pula sebagai seorang aktivis pergerakan yang punya daya nalar kritis. Maka ketika ia memutuskan menjadi seorang politisi, modal yang ia tanam pertama kali bukanlah popularitas, melainkan keilmuan dan pengalaman. Karenanya wajar dalam pencalonannya itu, tidak langsung terpilih. Ia pun sempat mengalami kegagalan. Tapi pada akhirnya takdir baik selalu menyertai.
Ace bergabung di Partai Golkar dan menjadi tenaga ahli di DPR-RI (2009- 2012). Empat tahun kemudian pada 2013, anggota dari Dapil I Banten ini dilantik sebagai anggota DPR-RI Pergantian Antar Waktu (PAW) periode 2009-2014 menggantikan Mamat Rahayu Abdullah. Mengulangi Pileg 2009, pada Pileg 2014 Ace juga sempat kembali maju menjadi caleg namun tidak terpilih. Meski begitu, pada Januari 2016 ia dilantik kembali menjadi PAW Anggota DPR-RI menggantikan Andika Hazrumy yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Banten pada Pilkada 2017.
Dua kali gagal lolos langsung ke Senayan, tidak menjadikan Ace Hasan kapok untuk mencalonkan diri kembali. Pada Pemilu serentak 2019, Ace menjajal dapil yang berbeda, yakni Jabar II yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Bersyukur, ia kini langsung lolos dan terpilih sebagai anggota DPR, dan ditempatkan di Komisi VIII sebagai wakil ketua. Keberhasilan Ace menjadi anggota DPR benar-benar menunjukkan bahwa ia berjuang mengawali kariernya dari bawah dan punya jiwa semangat sebagai seorang petarung.
Meski menjadi anggota dari fraksi partai pendukung pemerintah, Ace juga tetap dikenal kritis. Ia tak segan melontarkan kritik terhadap pemerintah atas kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Misalnya ia mengkritik langkah pemerintah yang ingin menerapkan sertifikat perkawinan untuk pengantin baru. Ace menilai kebijakan tersebut jangan sampai membuat susah pasangan yang hendak menikah baik dari segi biaya dan persyaratan yang bertele-tele. Ia meminta pemerintah mengkaji secara matang soal sertifikat perkawinan mulai dari segi prosedur maupun substansi keberadaannya.
Sebagai Wakil Ketua Komisi VIII yang membidangi persoalan agama, haji, dan sosial, Ace bisa menempatkan posisinya dalam hal bekerja menyuarakan aspirasi rakyat. Isu-isus aktual yang menyangkut komisinya tak luput dari pandangan dan sikapnya. Berkaitan dengan kasus penipuan umroh First Travel. Pria kelahiran Pandeglang, Banten ini sangat menentang keputusan Kejaksaan Negeri Depok yang akan memasukkan uang hasil pelelangan barang rampasan First Travel ke kas negara. Ia melihat keputusan itu aneh. Pasalnya, dalam kasus penipuan tersebut, negara tak sedikit pun dirugikan karena uang itu adalah milik jemaah umroh yang belum bisa berangkat. Namun, bila secara prosedur hasil pelelangan barang rampasan ini harus masuk ke kas negara maka pemerintah seharusnya bertanggung jawab terhadap korban penipuan First Travel.
Tak kalah penting dari sikap kritis Ace terhadap pemerintah, yakni menanggapi kebijakan Menteri Agama Fachrul Razi yang ingin menghapus materi khilafah dan jihad pada mata pelajaran agama di sekolah. Ia pun menentang kebijakan itu dan menilai proses belajar mengajar yang mengandung konten khilafah serta perang atau jihad, tak perlu dihapus. Sebab, khilafah merupakan bagian dari produk sejarah dalam Islam. Sementara jihad juga bagian dari doktrin ajaran Islam yang penting untuk dipelajari dan dimaknai secara komprehensif. Ace menyebut, secara fiqh siyasi, khilafah adalah bagian dari khazanah pemikiran politik Islam yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam dan tak boleh dihapuskan. Produk sejarah Islam ini, jejak-jejak peradabannya masih dapat dilihat hingga kini. Pemerintah kata dia, tidak boleh menghapus fakta sejarah tersebut.
“Anak didik juga perlu tahu tentang bagaimana sejarah kekhalifahan Utsmaniyah, kekhalifahan Abbasiyah, hingga kekhalifahan Turki Utsmani yang terakhir di Turki. Ini fakta sejarah yang harus tetap disampaikan kepada peserta didik dan menjadi bagian dari sejarah Islam,” jelas Ace yang sudah memilik basic keilmuan tentang sejarah peradaban Islam dan ilmu-ilmu keislaman lain, baik takala ia menjadi mahasiswa UIN Jakarta dan dosen di almamater kesayangannya. Meski melarang konten khilafah dihapus, namun Ace tak setuju jika konsep itu diterapkan di Indonesia. Alasannya, sudah jelas NKRI menjadi harga mati.
Kiprah Ace di DPR juga terlihat saat ia dipercaya menjadi Ketua Panja RUU Pekerja Sosial yang berhasil disahkan menjadi UU Pekerja Sosial pada akhir periode 2014-2019. UU ini menjadi payung hukum bagi profesi Pekerja Sosial di Indonesia agar profesional dan kompeten dalam menyelesaikan masalah sosial, seperti pendampingan bagi masyarakat miskin, korban narkoba, perlindungan kelompok disabilitas, perlindungan anak, lanjut usia, anak jalanan, dan masalah sosial lainnya.
Ace juga pernah menjadi Ketua Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2019 yang mendorong peningkatan pelayanan ibadah haji dengan mengoptimalkan penggunaan dana haji yang dipergunakan sepenuhnya untuk jamaah haji menjadi lebih baik. Selain itu, ia juga aktif dalam merumuskan revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji & Umroh dan UU Pesantren yang disahkan pada tahun 2019 lalu.
Begitulah sikap Ace dalam hal menyuarakan suara rakyat di DPR. Mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin ini berusaha untuk bisa bersikap dan berpikir objektif dalam menyikapi sebuah persoalan agar wibawanya mewakili partai partai pendukung pemerintah tak kehilangan di mata rakyat. Jika memang ada kebijakan yang dianggap kurang baik dan janggal maka ia akan kritisi. Namun jika itu baik, Ace juga tak segan mendukung karena ia benar-benar ingin menjalankan fungsinya sebagai anggota DPR sesuai dengan amanah konstitusi.