Sektor Perekonomian Ikut Mendorong Peningkatan Perekonomian

Naskah: Giattri F.P. Foto: Istimewa

Selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Kementerian Perhubungan tidak mengenal lelah untuk mensukseskan program Nawa Cita dengan membangun transportasi darat, laut, perkeretaapian, dan udara yang andal, berdaya saing, serta memberikan nilai tambah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kepada Men’s Obsession Budi Karya menuturkan, “Pencapaian yang diraih Kementerian Perhubungan selama empat tahun terakhir ini, saya rasa sangat baik. Kami memfokuskan kerja kami pada peningkatan aspek keselamatan dan penguatan konektivitas untuk mencapai visi besar Pemerintahan Joko Widodo -Jusuf Kalla, yakni Indonesia Sentris.” Pada aspek keselamatan, Kemenhub telah meningkatkan peringkat keselamatan penerbangan nasional secara signifikan sehingga Uni Eropa mencabut larangan terbang dari seluruh maskapai Indonesia. Selain itu, hasil audit dari Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) yang dilakukan International Civil Aviation Organization (ICAO) terhadap keselamatan penerbangan Indonesia mencatatkan hasil positif, yakni masuk dalam peringkat ke-55 dari sebelumnya di urutan 151 di antara negara-negara Asia Pasifik.

Tak kalah membanggakan adalah pencapaian Bandara Internasional Soekarno Hatta yang dalam aporan OAG Megahubs International Index 2018, berada di peringkat ke-10 dari 50 bandara Internasional terbaik di dunia. Keselamatan juga akan terus ditingkatkan pada sektor darat, laut, dan perkeretaapian. Pada aspek konektivitas, Kemenhub telah membangun berbagai infrastruktur serta mengembangkan sarana dan prasarana transportasi, baik darat, laut, perkeretaapian, dan udara sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati pelayanan transportasi. Bukan hanya di kota-kota besar, tapi juga di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

Di Sektor Perhubungan Darat sejak tahun 2015 – 2018, Kemenhub membangun pelabuhan penyeberangan di 21 lokasi, di antaranya Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal (Jambi), Pelabuhan Penyeberangan Seba (Nusa Tenggara Timur), dan Pelabuhan Penyeberangan Seba (Maluku). Kapal penyeberangan Roro pun dibangun sebanyak 14 unit berukuran 300 GT, 500 GT, 600 GT, dan 750 GT. Kapalkapal tersebut melayani rute perintis, salah satunya lintas Amurang-Pananaru-Marore (Sulawesi Utara). Kemenhub juga membangun Bus Rapid Transit sebanyak 1.918 unit. Sementara itu, capaian sektor perkeretaapian adalah jumlah penumpang kereta api (KA) dari tahun 2014 – 2018 mencapai 1.779.519.569 orang. Selama empat tahun, Kemenhub membangun infrastruktur perkeretaapian di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Pembangunan jalur kereta api termasuk jalur ganda dan reaktivasi berjumlah 735,19 km. Pembangunan jalur KA dan ganda yang sudah dijalankan, antara lain jalur KA menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM), jalur ganda KA Prabumulih – Kertapati, dan jalur ganda KA Bandara Soekarno Hatta. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur transportasi modern di perkotaan, seperti Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT) yang akan membangun budaya baru, peradaban baru dalam bidang transportasi massal.

Tak henti sampai di situ, Kemenhub juga melakukan peningkatan dan rehabilitasi jalur KA mencapai 394,6 km. Pembangunan prasarana stasiun dan bangunan operasional di 45 lokasi pun dilaksanakan, misalnya pembangunan Stasiun Maja, Stasiun Palmerah, Stasiun Kebayoran, dan Stasiun Parung Panjang, yang terdiri dari 2 lantai serta dilengkapi dengan fasilitas difabel, jembatan penyeberangan orang (JPO), lift, dan tangga eskalator. Kemenhub juga berhasil menjadikan laut sebagai jalur distribusi logistik yang mampu menyeimbangkan perekonomian antara wilayah barat dan timur. Program unggulan Tol Laut berhasil menjaga angkutan barang, ketersediaan logistik di berbagai daerah, dan pemerataan ekonomi.

Trayek Tol Laut pun terus dikembangkan agar dapat semakin memenuhi kebutuhan logistik masyarakat. Sejak diresmikan pada tahun 2015 lalu jumlah trayek tol laut terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah trayek yang dilayani oleh tol laut berjumlah 6 trayek, lalu meningkat menjadi 13 trayek pada tahun 2017 dan kini di tahun 2018 tol laut sudah melayani sejumlah 15 trayek. “Kami juga terus melakukan berbagai upaya menggenjot kinerja proyek tol laut agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan membangun kapal pendukung tol laut sebanyak 100 unit kapal sejak tahun 2015 hingga 2018. Jumlah tersebut meliputi 60 unit kapal perintis, 15 unit kapal kontainer, 5 unit kapal ternak, dan 20 unit kapal rede,” jelas Budi Karya.

Pembangunan pelabuhan non komersil sudah digenapi di 104 lokasi, antara lain Pelabuhan Tapaleo (Maluku Utara), Pelabuhan Wayabula (Maluku Utara), dan Pelabuhan Atapupu (NTT). Kemenhub pun berhasil menjadikan transportasi udara pendorong konektivitas dan daya saing logistik nasional. Tranportasi udara juga menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi, pengembangan pariwisata, dan percepatan distribusi barang di daerah
terpencil. Ada 10 bandar udara yang dibangun sejak tahun 2014 – 2018, antara lain Bandar Udara Wamena (Papua), Bandar Udara Juwata (Tarakan), dan Bandar Udara Domine Eduard Osok (Sorong). “Papua adalah salah satu yang sangat kami perhatikan. Kementerian Perhubungan saat ini sedang membangun dan mengembangkan 48 bandara di Provinsi Papua dan 16 bandara di Papua Barat,” imbuh Budi Karya.

Selain itu, sebagai bagian dari Sistem Logistik Nasional dan angkutan barang berjadwal untuk mendukung konektivitas antar wilayah di Indonesia, Kemenhub memiliki program Jembatan Udara yang berada di daerah Papua dan Kalimantan Utara. Tak kalah penting, Kemenhub konsisten membangun Sumber Daya Manusia yang profesional. Pengadaan 6 unit kapal latih, 51 unit pesawat latih, serta mengembangkan 10 sekolah, antara lain Kampus Akademi Perkeretaapian Indonesia (Madiun), Kampus BP21P Padang Pariaman (Sumatera Barat), dan Kampus PIP Makassar (Sulawesi Selatan) akan melahirkan sumber daya manusia tranportasi yang berkompetensi sesuai dengan bidangnya.

“Kami juga memiliki program Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat (DPM). DPM merupakan Program Strategis Nasional (PSN) penerjemahan dari Perintah Presiden (Perpres) Republik Indonesia di dalam Nawacita. Melalui program ini para peserta yang ikut dapat meningkatkan kemampuan atau skill mereka,” pungkas pria yang memiliki hobi bersepeda tersebut.