Kutai Kartanegara (KUKAR) - Bertahan di Tengah ‘Badai’

Oleh: Benny Kumbang (Editor) - 23 August 2017

Defisit keuangan melanda beberapa daerah di Indonesia, termasuk kawasan Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) termasuk di dalamnya. Untuk itu, seluruh pemerintahan, baik skala provinsi, kabupaten dan kota harus mengoreksi APBD nya sesuai kemampuan keuangan dari pemerintah pusat. Pada APBD Kukar contohnya, 2017 ini merosot dibandingkan tahun sebelumnya yang dari
Rp.6triliun berkurang sekitar 50%.


Sungguh sayang jika kondisi tersebut menimpa Kukar. Karena sesungguhnya Kukar telah mampu melakukan pembenahan-pembenahan dan pembangunan dengan sangat baik dari segala sektor, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, infrastruktur hingga pariwisata.


Namun Bupati Kukar, Rita Widyasari pantang menyerah. Ia tak berdiam diri begitu saja, dan badai tersebut tak menghalanginya untuk melanjutkan pembangunan Kukar. Bersama seluruh jajaran Anggota DPRD Kukar, Rita memutar otak dalam mencari dana. Salah satunya adalah mengajukan dana pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp.950miliar yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Ulu Kukar.


Selain mengajukan dana pinjaman ke SMI, Rita juga telah mengajukan Dana Alokasi Umum (DKU) kepada Badan Anggaran DPRD Kukar, yang rencananya dana tersebut akan cair pada Agustus 2017 ini. Dana bagi hasil tersebut, juga akan digunakannya untuk pembangunan Kukar. “Kukar pantang menyerah dalam mengatasi defisit keuangan daerah. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana, mari kita berjuang bersama-sama. Saya yakin badai defisit ini pasti berlalu, tinggal menunggu waktunya. Sekuat apapun badai pasti akan berhenti pada waktu yang sudah ditentukan Allah STW,” ujar Rita penuh keyakinan. Ya, wanita yang akrab disapa Bunda RW ini sangat yakin bahwa ‘badai’ defisit tersebut akan berlalu.


Selain itu, Rita juga tak segan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait, seperti belum lama ini Rita dan timnya berkonsultasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri. Dalam pertemuan tersebut hadir pula tim dari Kementerian Keuangan RI, perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kalimantan Timur (Kaltim), serta jajaran BPKAD Kukar.


Dari hasil pertemuan tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan dalam waktu dekat ini. Terutama kawasan di Kecamatan Muara Wis dan Muara Muntai yang rencananya kawasan tersebut akan dibangun jalan berupa jembatan Pile Slab yang terhubung dengan jalur Jembatan Martadipura di Kecamatan Kota Bangun.