Tokoh DPR Berdedikasi 2017

Bicara tentang parlemen saat ini adalah sesuatu yang menarik. Betapa tidak, lembaga parlemen sebagai tempat berkumpulnya para wakil rakyat seperti menjadi magnet berita bagi wartawan. Setiap hari, selalu ada dinamika yang terjadi disana dan menjadi konsumsi publikasi media. Entah itu menyangkut kinerja tugas legislasi, pengawasan, dan budgeting yang mereka jalankan, atau hal lainnya yang terkait personal para anggotanya itu sendiri.

Hal ini jualah yang menjadi daya tarik Men’s Obsession untuk mengangkat tema “13 Tokoh DPR Berdedikasi 2017” dalam edisi kali ini. Karena kami yakin, sebagai lembaga yang mewakili rakyat, tak ada tugas lain yang harus dilakukan mereka selain meberikan dedikasi kepada bangsa yang pada gilirannya untuk menjaga dan mengawal berjalannya pembangunan negeri ini.

Lepas dari berbagai penilaian yang berkembang di masyarakat terkait eksistensi para anggota Dewan, kami yakin mereka tetap figur-figur yang memiliki dedikasi tinggi. Mungkin cara penilaian dan sudut pandang saja yang membuat persepsi menjadi berwarnawarni. Untuk itu kami mencari sudut pandang yang netral untuk melihat mereka dan rapat redaksi pun sepakat menampilkan 13 orang anggota parlemen yang berbicara tentang dedikasi, harapan, dan upaya tetap menjaga serta meningkatkan marwah parlemen sebagai wujud perwakilan aspirasi rakyat sejati.

Dr.H. FADLI ZON, SS., M.Sc WAKIL KETUA DPR RI KOORDINATOR POLITIK DAN KEAMANAN (KORPOLKAM) SOSOK MULTIDIMENSI

Naskah: Suci Yulianita, Foto: Sutanto/Dok. Pribadi

Bagi Fadli Zon, politik adalah civic duty atau tugas bagi seorang warga negara. Maka tak heran jika Ia total berkecimpung di dunia politik, baik di partainya, Partai Gerindra maupun tugasnya di Senayan. Ia pun tak sekadar menjabat anggota dewan di DPR RI, namun keaktifannya dan posisi-posisi penting yang ditugaskannya di DPR, tentu membuktikan bahwa Ia all out dalam mengemban amanah rakyat ini.

Selain sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) yang membidangi lima badan, yakni, Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Legislasi, dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Fadli juga berperan sebagai Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus Papua, Aceh, dan Yogyakarta, Ketua Tim Penguatan Diplomasi Parlemen DPR RI, Ketua Umum atau Presiden organisasi parlemen dunia anti korupsi, Global Organizations of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) yang keanggotaan organisasinya anggota parlemen dari 106 negara.

Hal ini tentu menjadi kebanggaan jika melihat Fadli merupakan orang Indonesia pertama yang menjadi Presiden GOPAC. Ia juga sering memimpin delegasidelegasi Indonesia dalam konferensi parlemen Internasional, seperti Interparlimentary Union Assembly (IPU), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) dan Asian Parliamentary Assembly (APA), serta beberapa model konferensi dan seminar internasional.

Kesibukannya di parlemen tak membuatnya lupa akan masyarakat di dapilnya. Fadli bercerita, dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat, Ia seringkali turun langsung dan bercengkrama dengan masyarakat, terutama saat masa reses atau ketika serap aspirasi. Tak hanya masyarakat dapilnya saja di Jabar V (Kabupaten Bogor), lantaran perannya sebagai Wakil Ketua DPR RI, Ia pun harus turun langsung ke daerah lainnya di seluruh Indonesia untuk menampung aspirasi masyarakat.

Banyak permasalahan Ia temukan di sana, antara lain, masalah pelayanan kesehatan, kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan ekonomi, masalah infrastruktur seperti jalanan yang rusak, pengaduan sengketa tanah, pedagang yang digusur, dan lainnya. “Yang saya lakukan sebagai wakil rakyat adalah menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Saya ada rencana melaporkan apa saja yang telah saya lakukan dalam tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban. Insya Allah akan saya bukukan. Mudah mudahan bisa selesai akhir tahun ini,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.

Parlemen Indonesia mendapat pengakuan dari salah satu organisasi di Jerman sebagai salah satu parlemen terbaik, parlemen paling terbuka se – Asia Tenggara. Menurut Fadli, bukan hanya se-Asia Tenggara, namun sudah tingkat dunia. Ya, jika bandingkan dengan parlemen negara lainnya di dunia, bisa dikatakan hanya di sinilah para anggota dewan bisa terbuka menerima seluruh lapisan masyarakat. “Tak ada yang lebih terbuka daripada DPR kita. Banyak negara termasuk negara demokratis pun mana ada yang sangat terbuka.

Di DPR, anggota dengan mudah menerima orang datang menyampaikan aspirasi. Di negara maju, seperti Amerika Serikat misalnya, mau ketemu anggota Kongres belum tentu bisa ketemu setahun sekali. Begitu juga di Inggris. Kalau di sini, siapapun bisa masuk ke Kompleks DPR. Bahkan tukang jualan saja bisa masuk ke sini. Di negara lain mana bisa. Itu hanya di Indonesia. Ya kita ini parlemen terbuka dan kita ini termasuk yang paling demokratis sedunia. Jadi menurut saya bukan hanya se-Asia Tenggara saja, tapi sedunia kita ini paling terbuka,” Fadli menjelaskan.

Meski begitu, Fadli tak menampik bahwa masih ada sebagian masyarakat yang memandang kinerja DPR RI sebelah mata, serta citra DPR RI yang masih kurang baik di mata masyarakat. Tetapi menurutnya semua parlemen di dunia memang memiliki tuntutan yang tinggi di mata masyarakat. Namun yang harus diingat adalah, lagi-lagi DPR RI masih jauh lebih baik dibanding parlemen lainnya. Misal, jika dilihat dari approval rate DPR RI sebesar lebih dari 50%, jauh lebih tinggi dari parlemen Amerika yang hanya sebesar 17%. Dan untuk meningkatkan kinerja DPR RI yang lebih baik lagi, menurutnya, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, antara lain, keaktifan para anggota sesuai dengan pembagian bidangnya masing-masing. Sementara mengenai pencapaian legislasi, Ia menegaskan bahwa indikator dalam membuat undang undang itu tak sama dengan produksi sebuah produk yang harus ada targetnya. “Membuat Undang Undang itu dinamikanya tinggi, kepentingannya juga tinggi.

Sebagai contoh Undang Undang KUHP itu dari tahun 1960-an sampai sekarang ini belum selesai-selesai revisinya, karena begitu banyak tarik-menariknya. Tapi ada juga Undang Undang yang cepat. Jadi bukan karena itu, tapi karena memang kepentingan politik yang berbeda-beda, dan memang di sinilah tempatnya perbedaan perbedaan itu. Jadi kalau selalu dikritik bahwa RUU kita rendah pencapaiannya, ya kita bukan pabrik,” tegas Master of Science (M.Sc) Development Studies dari The London School of Economics and Political Science (LSE) Inggris, ini.

Karier Fadli Zon di dunia politik berawal dari keaktifannya dalam berbagai organisasi. Bisa dikatakan Ia adalah sosok yang sangat multi talenta. Selain berkarier di dunia politik, ayah dari Shafa Sabila Fadli dan Zara Saladina Fadli ini, juga seorang profesional, pengusaha, penulis, budayawan, dan tokoh intelektual. Ia mendirikan Fadli Zon Library di Jakarta, Rumah Budaya Fadli Zon di Aie Angek Sumatera Barat, Rumah Kreatif di Depok, dan Kampung Budaya Sunda Paseban di Bogor. Ia kini menjabat Ketua Umum Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia (SNKI), sebuah organisasi keris yang sudah diakui UNESCO, pernah menjadi Ketua Umum Perhimpunan Sastrawan Budayawan Negara Serumpun (PSBNS), dan Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM), serta Ketua Umum Perkumpulan Filatelis Indonesia.

Di samping itu, Ia juga menjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Wakil Ketua Dewan Pembina Induk Koperasi Unit Desa (INKUD), Wakil Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), dan masih banyak lagi. Tokoh Minang kelahiran Jakarta, 1 Juni 1971 ini, mengaku memang sejak muda Ia sudah aktif dalam berbagai bidang dan menggali semua potensi yang dimilikinya. Fadli muda memiliki ambisi besar ingin belajar mengarungi semua lorong dan menjadi manusia yang multidimensi. “Bagi saya, kita tak mungkin menjadi manusia satu dimensi. Saya ingin mencoba menjadi manusia multidimensi. Karena itu saya menggali dan mengeksplorasi kemampuan saya, dan melakukan apa yang bisa saya lakukan, dalam usia kita yang begitu terbatas ini,” ucapnya.

H. BAMBANG SOESATYO, SE., MBA (KETUA KOMISI III DPR RI) PEMBERANTASAN KORUPSI JANGAN MELAHIRKAN FESTIVALISASI

Naskah: Giattri F.P., Foto: Sutanto/Dok. Pribadi

Di pentas politik, nama Bambang Soesatyo begitu tersohor. Sosok vokalis di parlemen dari Partai Golkar ini serius memainkan perannya sebagai pengawas Negara. Tak peduli siapapun yang dianggapnya melenceng dari aturan main konstitusi pasti ia kritisi. Ketua Komisi III DPR RI tersebut pun memiliki komitmen kuat dalam memberantas korupsi.

Menjadi anggota DPR merupakan obsesi Bambang sejak muda. Keinginannya itu didasari niat memperjuangkan aspirasi rakyat agar hidup sejahtera, nyaman, dan aman. Untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, Bambang memilih bergabung dengan Golkar, partai terbesar di era Orde Baru. Ia berkecimpung di partai berlambang pohon beringin ini pada pertengahan tahun 1990an. Pada Pemilu 2009, Bambang berhasil terpilih menjadi anggota DPR periode 2009-2014 dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VII yang meliputi Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen. Ia tercatat sebagai salah seorang anggota DPR yang terpopuler.

Namanya melambung ketika terjadi skandal Bank Century. Dialah satu dari sembilan anggota DPR yang membentuk Panitia Khusus Hak Angket Bank Century. Bambang juga gigih memperjuangkan sarana dan prasarana di daerah pemilihannya, yakni membangun jalan, jembatan, dan lain sebagainya.

Di periode keduanya, ia dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Ketua Komisi yang membidangi hukum, HAM, dan Keamanan. Sejumlah langkah pun digulirkan untuk menuntaskan permasalahan korupsi hingga keamanan nasional. Sejumlah langkah ia lakukan untuk menjalani perannya sebagai wakil rakyat yang membidangi masalah antara lain penegakan hukum. Dalam soal pemberantasan korupsi, Bambang intens melakukan rapat dengan mengundang KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung.

“Selama 15 tahun KPK berdiri, kita belum melihat kemajuan yang signifikan dalam menekan perilaku koruptif bahkan sebaliknya makin masif,” ujar pria yang karib disapa Bamsoet ini. Menurutnya, masyarakat tentunya ingin pemberantasan korupsi tidak hanya menghasilkan kegaduhan dan festivalisasi. Tapi juga hasil nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, bisnis, dan kesejahteraan masyarakat. Ini sekaligus mengkritisi pola pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Ia menilai pola KPK justru kontraproduktif bagi pembangunan nasional. “Banyak dana mengendap di bank-bank daerah karena para pimpro, kepala daerah, dan kementerian terkait tidak berani mengeksekusi berbagai program pembangunan karena takut dipenjarakan KPK. Mereka tidak berani menggunakan diskresi dan kewenangannya,” urainya. Begitu juga para pengusaha menghadapi dilema luar biasa. Karena itu, imbuhnya, pola KPK tersebut akan dievaluasi dan bicarakan dengan para pemangku kepentingan penegak hukum yaitu Jaksa Agung, Kapolri dan Pimpinan KPK.  “Harus ada keselarasan dalam merealisasikan agenda pemberantasan korupsi.

Kita tidak ingin agenda pemberantasan korupsi dibajak untuk kepentingan sekelompok golongan, politik, kekuasaan maupun ekonomi dengan berbagai turunannya,” tandasnya. Komisi III juga meminta ketiga 
lembaga tersebut tak ada ego sektoral. Soal pembentukan Densus Tipikor yang diharapkan bisa berjalan di tahun 2018.Ke depannya, Komisi III juga akan memanggil Kemenkum HAM dan BPK. Khusus untuk BPK, Komisi III akan bertanya soal kerugian negara saat seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Komisi III menggelar rapat kerja dengan Kepala Kepolisian RI Tito Karnavian beserta jajaran. “Ada beberapa permasalahan yang dibahas dalam rapat,” ujar Bambang. Seperti penembakan tiga personel Brimob di Blora, Jawa Tengah.

Ia menuturkan, pihaknya meminta agar Kapolri lebih ketat kepada pelaku dan memberikan penindakan tegas kepada atasannya. Terutama dalam hal pengawasan persenjataan yang dimiliki Anggota Polri. Soal polemik impor senjata oleh Polri, yang diramaikan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Bambang mengatakan, “Belakangan kita sudah mendapat penjelasan dari menko Polhukam Wiranto, urusan ini sudah diselesaikan dengan baik, antar instansi di bawah Kemenko Polhukam.” Soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Komisi III berharap tidak boleh ada lagi OTT yang tidak diketahui Kapolda di daerah Polda masingmasing, di seluruh Indonesia.

“Seperti peristiwa OTT di Batu. Kami mengingatkan agar penggunaan aparat bersenjata untuk mengamankan OTT tidak berlebihan seperti menangkap teroris, padahal yang di OTT adalah pejabat Negara yang tidak mungkin punya pasukan bersenjata,” ungkapnya. Terkait pemanggilan paksa. Bambang menjelaskan, sesuai UU MD3, DPR RI diberi kewenangan untuk memanggil paksa seseorang setelah tiga kali berturut-turut yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan yang jelas. UU itu mengamanatkan, pemanggilan paksa dapat dilakukan dengan bantuan Polri.

Selain menjadi bagian dari perjuangan mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi, Bambang juga memiliki obsesi terhadap lembaga perwakilan rakyat. Ia berobsesi DPR menjadi parlemen modern. Bukan gedungnya yang modern, tetapi pemikirannya yang modern. Baginya, berpikir modern itu adalah berpikir ke depan, bukan berpikir mundur ke belakang. Oleh karena itu para anggota DPR harus mengikuti perkembangan teknologi untuk mempermudah menjalankan tugasnya.

Ir. H.M. RIDWAN HISJAM (WAKIL KETUA FRAKSI PARTAI GOLKAR) GIGIH MENDORONG PENDIDIKAN SEBAGAI INSTRUMEN PERJUANGAN BANGSA

Naskah: Giattri F.P., Foto: Sutanto/Istimewa

Kepedulian Wakil Ketua Fraksi Partai Gokar DPR RI ini pada dunia pendidikan bukan hanya karena ia duduk di Komisi X yang membidangi antara lain pendidikan. Tapi lebih karena memang Ridwan Hisjam adalah sosok yang concern dengan hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas anak bangsa. Karena itulah ia gigih mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional sebagai instrumen perjuangan bangsa.

Satu hal yang selalu diingatkan politisi Partai Golkar ini adalah amanat konstitusi dalam UUD 45 Pasal 31 yang tegas menempatkan pendidikan nasional pada posisi yang strategis sebagai instrumen perjuangan bangsa, yang tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi juga untuk membangun bangsa dan peradaban bangsa. Bahkan, lanjutnya, dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), mengamanatkan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila serta UUD RI 1945 dan berakar pada nilai agama, kebudayaan, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 

“Dengan kata lain, pendidikan memiliki peran yang sangat penting tak hanya mencerdaskan bangsa, tapi juga membangun bangsa dan peradaban bangsa” tegas alumnus Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya ini yang juga mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.

Untuk itulah, ia sangat berharap pemerintah membuat rumusan kebijakan yang konkret soal Pancasila dalam kurikulum pendidikan, agar ajaran yang terkandung di dalam ideologi bangsa tersebut dapat terinternalisasi dengan baik. “Hal ini, menuntut pemerintah untuk memiliki pandangan yang komprehensif mengenai Pancasila dan kandungan nilai yang ada di dalamnya,” ujarnya. Melalui kebijakan tersebut, mantan Ketua DPD Partai Golkar, Jawa Timur ini meyakini masyarakat bakal mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Contohnya, setiap pemangku kepentingan pendidikan harus beragam, memiliki sikap dan perilaku sesuai nilai moral dalam hidup, membina rasa nasionalisme, mengakui musyawarah mufakat, dan juga selalu bersikap adil,” pesan mantan Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Jawa Timur. Masih terkait dengan pendidikan, mantan Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini belum lama diangkat dan dipercaya sebagai Ketua Dewan Penyantun Universitas Islam Attahiriyah.

Pengukuhan itu diberikan pada saat meresmikan Auditorium Gus Dur untuk mengenang jasa Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam pendirian universitas ini. Ridwan menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Yayasan Addiniyah Attahiriyah HM Nabil SA dan jajaran universitas yang sudah memberikan kepercayaan sebagai Ketua Dewan Penyantun. Divisi ini memiliki peran memberikan santunan, arahan, bimbingan, masukan, saran, pendapat dan usulan sesuai tugas pokok dan fungsinya demi kemajuan kampus kedepan.

“Saya harap kebangkitan pendidikan nasional muncul dari universitas-universitas Islam, seperti halnya Universitas Islam Attahiriyah,” ujar Ridwan saat dihubungi, Sabtu 21 Oktober 2017. Tidak hanya itu, Ridwan berkeinginan Universitas Islam Attahiriyah turut mendorong terlahirnya pendidikan islam yang berkemajuan bersama dengan kampuskampus lain. Menurutnya dunia pendidikan islam ke depan harus bisamenjawab berbagai masalah kekinian dan menjadi solusi alternatif untuk membangun pendidikan islam yang excellent.

“Misalnya pendidikan Islam harus bisa fokus pada integrasi ilmu agama dan umum, membangun kerjasama antar lembaga pendidikan antar universitas Islam merupakan agenda yang harus segera dilakukan,” jelas nya. Pembangunan Auditorium Gus Dur ini dibuat karena Gus Dur ketika menjabat sebagai Presiden RI memiliki andil membangun Universitas Islam Attahiriyah bersama almarhum Dr Suryani Taher sebagai pendiri universitas ini. Universitas Islam Attahiriyah kembali ke khitah sebagai kampus berbasis Nahdlatul Ulama dan akan bergabung bersama 200-an kampus di bawah LPT NU dan dengan semangat membangun kampus LPT NU siap mensupport dan bersinergi dengan Universitas Islam Attahiriyah.

Sementara itu, terkait keberadaan parlemen di mata rakyat sekarang, politisi yang akrab disapa Mas Tatok ini mengaku merasa miris karena hingga saat ini lembaga DPR RI masih belum optimal menjalankan fungsi legislasi. Hal ini tercermin dari minimnya Undang-Undang (UU) yang dihasilkan. Padahal, lanjutnya, Undang undang itu penting sebagai aturan untuk mengatur masyarakat.

Namun demikian, penerima penghargaan “Tokoh Nasional Bidang Pemerintahan” dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Provinsi Jawa Timur, ini memahami bahwa DPR tidak bisa memaksakan diri untuk ditargetkan menghasilkan sekian banyak UU. “Kita bisa bikin 30 UU dalam setahun. Tapi, bagaimana dengan isinya? Apakah sesuai dengan aspirasi rakyat?” tandas Ridwan kepada Men’s Obsession di Gedung DPR.

Karena itu, menurutnya, yang terpenting dari DPR adalah memiliki kemampuan membuat UU sesuai dengan aspirasi rakyat. Di sisi lain, ia berharap agar lembaga legislatif ini menjadi modern. “Salah satu cara menuju parlemen modern adalah anggota parlemen bekerja secara transparan.

Kalau anggota parlemen main patgulipat dengan eksekutif dalam membahas UU atau anggaran itu namanya cara tradisional,” tegasnya. Ia menambahkan parlemen harus membuat sistem melalui teknologi supaya tidak terjadi praktik kongkalingkong antara anggota parlemen dengan pihak eksekutif. Cara lainnya agar menjadi parlemen modern adalah pengetahuan anggota parlemen harus di-upgrade. Artinya, setiap anggota parlemen dituntut terus banyak belajar tentang berbagai hal. Sementara itu, sektor kepariwisataan yang juga menjadi mitra kerjanya, mendapat perhatian serius dari Ketua Senat IKA ITS ini. Dimana ia sangat mendorong agar pariwisata bisa menjadi penghasil devisa nasional terbesar di tahun 2019.

H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi, MS (WAKIL KETUA BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DPR RI) MEMPERJUANGKAN AMANAT RAKYAT, TAK SEMUDAH YANG TERLIHAT

Naskah: Indah, Foto: Edwin Budiarso/Istimewa

Kerapnya melakukan kerjasama dan kunjungan ke berbagai negara lain dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), membuat pemahaman Syaifullah Tamliha tentang parlemen semakin bertambah. Dan, ia berani menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari cara kerja parlemen di Indonesia sekarang.

Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI ini sudah bertekad mengabdikan diri menjadi wakil rakyat Indonesia dengan tetap semangat memperjuangkan amanat-amanat yang dititipkan padanya meski semua tidak semudah yang terlihat. Rapat demi rapat pun dihadiri tanpa alpa. Termasuk di dalamnya menyampaikan aspirasi yang ia terima dari masyarakat.

Turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) pun rutin dilakukan untuk mendengar langsung keluhan dan keinginan warga di sana. Meski terkadang rapat yang harus dihadiri begitu menyita waktu dan berlangsung hingga larut malam, ia tetap semangat mengikuti rapat-rapat tersebut. Kunjungan dari satu negara ke negara lain yang memiliki perbedaan jam pun tetap dilaksanakan walaupun memakan tenaga yang cukup ekstra.

Syaifullah Tamliha juga merupakan sosok yang menjunjung tinggi pemahaman bahwa perubahan berasal dari kesadaran diri sendiri. Hal ini membuat pria yang lahir di Hulu Sungai Utara ini tetap semangat memperjuangkan amanat yang diembankan padanya. Melihat semangatnya tersebut, tak ayal membuatnya menduduki posisi penting ini selama dua periode. Namun, di balik semangatnya ini, ia juga berharap anggota dewan yang lain juga turut memberikan yang terbaik untuk rakyat Tanah Air.

Membawahi Wakil Ketua Desk Individu, pria yang selalu menyempatkan berolahraga di tengah kepadatan tugas ini mengatakan dalam satu tahun rata-rata 220 orang melakukan perjalanan kerja ke luar negeri yang dilakukan untuk menjalin kerjasama dan tugas-tugas diplomasi. Jika dulunya fungsi DPR hanya menghandle budget, membuat anggaran dan Undang-Undang bersama pemerintah, serta melakukan pengawasan, kini tanggung jawab DPR bertambah, yakni tugas diplomasi. Hal tersebut berhubungan dengan keharusan menunjang keinginan serta kebutuhan pemerintah yang sedang mengalami kendala dengan negara-negara yang bersangkutan.

Sebut saja hubungan satu negara dengan negara lain yang hubungannya sedang kurang baik. Tidak hanya itu, ia juga selalu berpesan pada anggota yang tengah menjalani kunjungan kerja individu maupun grup kerjasama bilateral untuk bisa memperjuangkan misi sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB tahun 20192022. Jika tugas-tugas tersebut bisa berjalan dengan baik, maka Indonesia bisa menjadi negara yang berwibawa secara internasional sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB.

Mengenai pembangunan kemampuan intelijen negara yang menjadi cakupan kerjanya di Komisi I DPR, Tamliha mendukung berlangsungnya politik anggaran yang dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN). Jika selama ini anggarannya masih mengalami kesulitan sebesar Rp2 triliun, maka kini harus dibuat anggaran minimum untuk IT-nya. Menurutnya BIN memerlukan anggaran yang cukup untuk membeli alat-alat canggih. Terutama untuk menggali informasi lebih dini dari pihak-pihak yang terkait dengan sejumlah kejahatan terorisme.

Selain itu, kata dia, jumlah personel BIN saat ini juga kurang memadai. Sekadar catatan jumlah personel BIN saat ini hanya ada sekitar 1.527 anggota BIN untuk menangani 17.827 pulau. Idealnya BIN itu punya 5.000 personel. Dengan pembuatan grand desain sampai 2020, semestinya dana yang tersedia untuk BIN adalah Rp16,7 triliun. Hingga saat ini baru berhasil mengumpulkan 42% ditambah 18% pada tahun 2018. Dari angka tersebut masih ada kurang lebih 40% yang masih terus dikejar hingga 2020. Target ini dibuat agar timbul standar minimal operasi intelijen baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Sebagai salah satu sosok yang menduduki jabatan penting di DPR RI, Syaifullah Tamliha pun ikut menanggapi predikat baru parlemen Indonesia yang dinilai menjadi Parlemen Paling Terbuka se-ASEAN oleh salah satu organisasi asal German. Pria berusia 48 tahun ini mengatakan bahwa predikat ini juga sempat dikeluhkan oleh beberapa negara. Dalam sebuah meeting forum bersama di Turki yang dihadiri oleh negara MIKTA, yakni Mexico, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia, parlemen Tanah Air dinilai terlalu bebas.

Hal ini dikarenakan sejarah bangsa yang menganggap DPR adalah rumah bagi rakyat. Pandangan ini tentu sangat berbeda dengan aturan di negara lain. Dimana kebebasan rakyat tidak leluasa seperti yang terjadi di Indonesia. Berlatar belakang sebagai seorang bussines man dan aktivis kampus (Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Perikanan ULM Banjarbaru), membuatnya terbiasa terjun langsung ke masyarakat dan mendengar keluh kesah mereka. Berbaur dengan segala keinginan warga pun bukan hal yang baru bagi pria yang satu ini. Rasa tanggung jawab atas rakyat dan terikat sumpah pada tuhan pun membuat semangatnya semakin menggebu.

Di matanya, kepentingan rakyat berada di atas kepentingan yang lain. Jika ada pepatah yang mengatakan bahwa di balik pria sukses ada wanita hebat di belakangnya, maka Tamliha pun menjadi salah satunya. Sosok yang begitu mecintai istrinya ini selalu mengajak serta anak dan istrinya ketika kunjungan kerja. Menyempatkan diri memesan tiket pesawat bagi istri tercinta dan sang anak, membuat Tamliha tetap bisa membagi waktu bersama keluarga. Tidak hanya itu, ia pun meminta restu langsung dari sang istri sebelum terjun ke dunia politik. Dukungan dari istri diakui menjadi semangat tersendiri baginya.

Dr. Ir. H. ADIES KADIR, SH., M.Hum. (WAKIL KETUA MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DPR RI) BERPOLITIK UNTUK RAKYAT

Naskah: Suci Yulianita, Foto: Sutanto/Dok. Pribadi

Bagi Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH. M.Hum, menjabat anggota DPR RI adalah amanah rakyat yang harus diemban dengan sungguh-sungguh. Tak heran jika Ia benar-benar mendedikasikan hidup dan waktunya untuk rakyat, khususnya konstituennya di Jatim I (Sidoarjo – Surabaya), meski harus mengorbankan waktunya dengan keluarga.

Sejak menjabat anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009 – 2014 lalu, Adies Kadir dikenal sangat dekat dengan masyarakat. Ia bahkan tak segan ‘blusukan’ atau sekadar nongkrong di warung kopi bercengkrama dengan warga hingga larut malam. “Ya, dari dulu saya sudah terbiasa seperti itu. Memang kawan-kawan saya banyak dari kalangan bawah sampai atas. Jadi sudah terbiasa, kita nongkrong, duduk bersama, mau makan bakso pinggir jalan, ngopi. Di rumah pun pintu terbuka, siapa saja bisa datang hingga malam,” ungkap Adies saat ditemui Men’s Obsession di ruang kerjanya yang sederhana.

Dengan begitu, tak sulit baginya memenangkan kursi senayan pada pilkada 2014 lalu. Padahal menurutnya, Dapil Jatim 1 yang melingkupi Sidoarjo – Surabaya dikenal dengan sebutan Dapil ‘Neraka’ lantaran begitu banyak tokoh-tokoh besar di sana. Sebut saja misalnya, Guruh Soekarno Putra, Imam Nahrawi, Indah Kurnia, Arzeti, hingga Priyo Budi Santoso “Alhamdulillah di situ saya dipercaya masyarakat. Karena memang keinginan saya adalah bagaimana caranya bisa menyampaikan amanah-amanah ini. Kemana jalurnya, nah yang lebih jelas ke DPR RI, karena kalau DPRD kan ruang lingkupnya hanya daerah. Nah lewat sinilah semampu kita, kita menyalurkan aspirasi dari masyarakat itu,” terang Adies.

Tiga tahun sudah duduk di DPR RI, Adies menceritakan begitu banyak tugas yang diembannya di DPR RI. Selain ditugaskan di komisi III yang membidangi masalah Hukum, HAM dan Keamanan, Adies juga menjabat Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Belum lagi keaktifannya di Partai Golkar, partai yang membesarkan namanya, partai tempatnya berkarier di jalur politik. Kegiatannya memang luar biasa padat, dan semua itu ia jalani dengan enjoy dan ikhlas demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara tercinta. Hingga waktu dengan keluarga harus ia korbankan. Hanya pada saat weekend tibalah, Ia bisa berkumpul dengan keluarga tercinta.

Jika berbicara mengenai perannya di Komisi III yang membidangi masalah Hukum, HAM dan Keamanan, Adies melihat, adanya beberapa kondisi di luar sana hasil studi banding yang bisa diterapkan di negara Indonesia, misalnya penanganan para imigran seperti di Amerika Serikat yang tegas. Selain itu, ada pula beberapa kebijakan yang menurutnya masih perlu ditinjau ulang, antara lain, pemberlakuan pembebasan visa. Ia mengkhawatirkan dengan dibebaskan visa maka siapa saja bisa masuk ke Indonesia dengan bebas tanpa kontrol. Misal, banyaknya tenaga asing dari luar yang masuk untuk bekerja di Indonesia. Sungguh menyedihkan lantaran hal tersebut tentu dapat mengancam keberadaan para tenaga pekerja kita sendiri.

 “Dari awal, saya di komisi ini meminta untuk meninjau kembali perihal ini. Dibukanya bebas visa secara terbuka itu harus kita tinjau kembali. Ada beberapa negara tertentu, mana yg kita bebaskan visanya mana yang tidak. Lalu banyak sekali negara yang dibebaskan visanya di Indonesia. Nah itu yang harus ditinjau apakah memang itu dapat meningkatkan devisa pariwisata, apakah tidak ada cara lain untuk meningkatkan pendapatan negara itu? Seperti sekarang kejadian di desa desa itu, tenaga kerja dari luar semua dengan alasan investasi sudah satu paket. Bagaimana bisa? Seharusnya paketnya yang memang benar benar expert, punya kemampuan khusus di atas rata-rata orang Indonesia.

Berilah kesempatan kawan-kawan yang tidak punya pekerjaan. Itulah yang saya sampaikan kenapa harus ditinjau ulang,” ujarnya dengan penuh prihatin. Selain itu, Adies Kadir yang juga seorang Master Hukum menilai, bahwa dunia hukum di Indonesia masih belum maksimal. Masih banyak kejahatan narkoba dan kejahatan korupsi yang sangat masif, serta terorisme yang sudah mulai masuk di negara kita. Untuk itu, menurutnya, perlu adanya koordinasi yang terintegrasi antara para penegak hukum di negara kita. Misalnya, antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.

Kemudian untuk kejahatan narkoba, perlu adanya koordinasi yang terintegrasi antara Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, Pengadilan, dan Hakim. Demikian juga dengan hukum dan HAM terhadap imigrasi, serta terhadap para binaan di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan yang diharapkannya bisa kembali kepada masyarakat sebagai orang yang sudah siap, serta tidak mengulangi lagi perbuatannya. “Misal kasus narkoba masuk sebagai pemakai nanti keluar malah jadi Bandar, koruptor misalnya korupsi 10 sampai 50 juta, nanti keluar malah jadi korupsi 10 sampai 50 Miliar, kemudian teroris, pertama hanya ikut-ikutan, keluar malah jadi tokoh teroris.

Nah hal-hal seperti ini yang harus ada perbaikan. Kuncinya di mana, ya harus ada koordinasi yang terintegrasi antara para aparat ini. Ada sinergitas yang sehat antara para penegak hukum, di bawah naungan presiden RI, sehingga jalannya penegakan hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik dan dapat memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh masyarakat Indonesia,” bebernya. Terbiasa aktif berorganisasi sejak muda, tak sulit baginya mengembangkan diri di dunia politik. Mulai bergabung dengan Partai Golkar sejak 1998 lalu sebagai pengurus tingkat kecamatan di Surabaya.

Dedikasinya yang tinggi pada Partai Golkar kemudian membawanya dipercaya mengemban posisi penting di Partai berlambang pohon beringin tersebut. Selain dipercaya fraksi Partai Golkar untuk duduk di komisi III, Adies juga dipercaya menjadi salah satu pimpinan di MKD yang tak mudah baginya dan menuntutnya harus selalu profesional, terlebih dalam menangani dan memutuskan kasus-kasus yang cukup berat.

TRIMEDYA PANJAITAN, SH., MH. (WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI) BERTEKAD TEGAKKAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Naskah: Subhan Husain Albari, Foto: Edwin B./Dok. Pribadi

Di balik sikapnya yang ‘cool’, Trimedya Panjaitan yang merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI sejatinya adalah satu dari sekian anggota parlemen yang dikenal vocal dan berani menyatakan pendapat. Beberapa pemikiran dan gagasannya terkadang membuat banyak orang tertarik untuk melakukan kritik balik. Misalnya, ia pernah mengusulkan adanya penghapusan pasal tentang penodaan agama dalam revisi UU KUHP. Penodaan agama merupakan ‘pasal karet’. Pasal itu dianggap sangat rentan dijadikan alat penekan proses hukum, terlebih bila itu melibatkan politisi. Ia tak menyoal ketika idenya itu banyak mendapat penolakan dari masyarakat.

Keputusannya berjuang bersama PDI-Perjuangan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tak lebih karena persamaan visinya dengan sang Ketua Umum, Megawati Soekarnoputeri. Trimedya resmi menjadi anggota dewan pada tahun 2002. Ia bersyukur sejak awal ditempatkan oleh partai di komisi hukum sesuai dengan bidangnya. Bahkan hingga kini menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan. Trimedya tidak pernah menyangka dirinya bisa menjadi politisi. Sejauh ini dia merasa hanya mengikuti segala proses hidup yang sudah ditentukan oleh Tuhan, sampai bisa menjadi anggota DPR 15 tahun.

Salah satu alasan yang membuat dirinya bertahan di DPR adalah, ia melihat politik itu sebagai ‘candu’ dalam arti dia bisa melakukan sesuatu untuk kebaikan masyarakat melalui jalur politik di DPR. “Misalnya kalau di daerah pemilihan kita ada yang teraniaya karena persoalan hukum, masyarakat bisa SMS ke saya, dan kita selanjutnya kita bisa melakukan pendampingan atau pembelaan. Intinya kita lebih banyak melakukan sesuatu untuk masyarakat,” jelas Trimedya yang juga pernah mengetuai Tim Hukum Jokowi-JK saat Pilpres 2014.

Di komisi Hukum ini Trimedya bertekad untuk melakukan pembenahan hukum dalam rangka menegakkan criminal justice system. Namun sering kali apa yang selama ini disuarakan di Komisi III DPR dianggap sebuah kejahatan, dan mendapatkan persepsi negatif dari masyarakat. Misalnya saat Komisi III mendukung pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) di Mabes Polri, atau pembentukan Pansus Hak Angket KPK, dan revisi UU KPK.

Menurutnya, pembentukan Densus ini bukan dalam rangka untuk menyaingi KPK, atau bahkan melemahkannya. Namun, Komisi III kata dia, memandang ide gagasan terbentuknya Densus Tipikor ini muncul karena kegelisahan Komisi Bertegur sapa dengan konstituen di Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara. Menemui Bapak Joko Widodo saat sebagai Ketua Tim Hukum Jokowi-JK di Pilpres 2014. Melihat pemberantasan korupsi di Polri tidak maksimal, sehingga perlu diperkuat. Hanya saja istilah Densus dianggap menakutkan seperti halnya Densus 88 yang menangani tindak pidana terorisme. Padahal tidak. Sama halnya dengan KPK, Polri juga punya kewenangan untuk melakukan pemberantasan korupsi, hanya saja perannya masih dianggap lemah tidak sekuat KPK.

Karenanya berdasarkan hasil diskusi Komisi III dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, muncul gagasan dibentuk Densus Tipikor. Polri kata dia, sebenarnya sudah punya perangkat untuk penanganan tindak pidana korupsi, namun belum menjadi fokus utama dari sekian banyak tugas yang diemban Polri. Komisi III akhirnya menyetujui dibentuknya Densus Tipikor, yang selanjutnya pihak Polri kemudian mengajukan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun. Trimedya pun menyebut landasan hukum pembentukan Densus Tipikor mengacu pada UU No 2/2002 tentang Polri.

Dia berharap dengan dibentuknya Densus ini pemberantasan korupsi di Indonesia semakin kuat, karena nantinya sistem kordinasi antara KPK, Kejaksaan Agung dan Polri juga akan lebih diperkuat. Trimedya mengaku apa yang dilakukan di DPR tidak lain ingin menata sistem hukum di Indonesia yang kewenangannya ada di 3(tiga) institusi besar yakni Jaksa Agung, Polri, dan KPK. Caranya, melalui pembentukan Densus Tipikor di Polri, kemudian pembentukan Pansus Hak Angket KPK sebagai bentuk pengawasan DPR, lalu mengefektifkan asas ‘Single Prosecution System’ (sistem penuntutan tunggal) di Kejagung.

Sistem ini menghendaki agar semua penuntutan harus diserahkan kembali kepada Kejaksaan Agung yang sudah menjadi kewenanganya. Hal ini berkaca pada sistem di KPK, lembaga antirasuah ini masih diberi kewenangan khusus dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Ini disebabkan karena situasi pemberantasan korupsi di Indonesia dipandang masih darurat. Namun kedepan, ia berharap fungsi penuntutan dikembalikan lagi kepada Kejaksaan Agung.“Jika seluruh penegak hukum patuh pada peraturan perundang-undangan semestinya semua bekerja sesuai koridornya.

Sehingga, kewenangan penuntutan semua tindak pidana termasuk korupsi dikembalikan kepada kejaksaan, dan penyelidikan serta penyidikan dikembalikan kepada polisi,” kata Trimedya. Selama berkarier di DPR Trimedya termasuk orang yang tidak mau mengurusi persoalan anggaran. Sebab, ia memandang bidang anggaran itu rawan dengan terjadinya korupsi. Trimedya lebih baik menghindari dan memilih fokus di persoalan hukum.

Ia juga orang yang tidak suka melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dengan menggunakan anggaran DPR. Selama berkiprah di Senayan, ia mengaku baru tiga kali ke luar negeri. Ia bahkan dilarang oleh keluarganya bila memakai fasilitas DPR untuk berlibur bersama ke luar negeri. Selain sibuk sebagai anggota DPR, Trimedya juga aktif menulis buku. Menulis baginya adalah sebuah hobi. Ia mengaku sudah ada sembilan buku yang dikeluarkan selama menjadi anggota dewan. Terbaru ada dua buki yang Ia keluarkan berjudul “Banteng Senayan dari Medan” dan “Parlemen dan Penegakan Hukum di Indonesia”. Menurutnya, menulis buku itu melatih untuk berpikir secara sistematis, terukur, dan terarah. Ia merasa ide dan gagasannya tidak akan mati.

Selain itu merupakan wujud pertanggungjawaban sebagai anggota dewan serta dapat di kenang anak cucunya. Pria kelahiran Medan 6 Juni 1966 ini aktif melakukan olahraga treadmill di rumah kurang lebih tiga kali dalam seminggu agar tubuhnya tetap bugar. “Kini saya menjaga pola makan dan pola tidur yang sehat serta melakukan general check up sedikitnya setahun sekali,” ucapnya mengakhiri.

DESMOND JUNAIDI MAHESA (WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI) BERPOLITIK DAN HIDUP DENGAN SEMANGAT

Naskah: Giattri F.P., Foto: Sutanto/Dok. Pribadi

Namanya mulai dikenal publik setelah ia turut menjadi korban penculikan aktivis pro demokrasi pada 1997-1998. Kini, dengan jabatan strategisnya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut tetap teguh dalam memperjuangkan penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi.

Sebagai Wakil Ketua Komisi III yang membidangi Hukum, HAM dan Keamanan, wajarlah kalau ia sangat prihatin dengan kondisi hukum dan keamanan nasional saat ini. Karena persoalan itu bukan sesuatu hal yang kecil dan sederhana. Karenanya, wajar juga ia khawatir dengan kebijakan pemerintah saat ini yang dalam jangka panjang bisa mengganggu keamanan nasional. “Misalnya Kebijakan Bebas Visa. Warga negara asing bisa masuk tanpa diseleksi dan tidak terpantau apakah yang masuk intel, bandar-bandar narkoba, atau seperti yang baru-baru ini diungkapkan Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid tentang anggota militer-militer China yang mulai masuk wilayah Indonesia,” keluhnya.

Selain itu, persoalan separatisme, ketimpangan ekonomi, konflik di daerah, Pilkada, dan lainnya. “Catatan-catatan tersebut menjadi bagian yang Komisi III amati untuk merumuskan sejumlah langkah yang harus dilakukan agar keamanan nasional terjaga,” ujarnya. Dalam konteks tersebut, sambung Desmond, peran POLRI sangat penting. “Karenanya Komisi III sebagai mitra POLRI mendukung penuh kawan-kawan kepolisian dari sisi anggaran di antaranya untuk peningkatan sumber daya manusia dan melakukan kontrol-kontrol di daerah,” jelasnya.

 Bicara tentang penegakkan HAM, pria yang pernah menjadi korban pelanggaran HAM di tahun 1998 itu mengatakan pemerintahan Joko Widodo diharapkan mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lampau karena hal ini senada dengan janji kampanyenya. Komnas HAM, imbuh Desmond, merumuskan dan merekomendasikan ada 7 kasus pelanggaran HAM berat di tanah air yakni Trisakti, Kerusuhan Mei 1998, Semanggi I dan Semanggi II, Talangsari, Penghilangan 13 orang secara paksa, Penembakan misterius (Petrus), dan Pembantaian massal tahun 1965. “Tetapi dalam penyelesaiannya pemerintah kurang serius, yang ada kasus HAM ini akan menjadi konsumsi Pemilu untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya,” keluhnya.


Beberapa waktu yang lalu, sambung Desmond, Mahkamah Konstitusi menolak Pengujian Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) terhadap UUD 1945. “Harusnya pemerintah bisa membuat undang-undang HAM baru yang cocok dengan kasus HAM di masa lalu. Saya pikir banyak model penyelesaian yang bisa diadopsi pemerintah. Contohnya model dari Afrika Selatan, Amerika Latin, dan Selandia. Tinggal disesuaikan dengan budaya kita,” jelasnya. Sebagai pimpinan Komisi III tentunya Desmond banyak terlibat dalam berbagai kebijakan perundang-undangan. “Terbaru, Komisi III akan duduk bersama pimpinan KPK, POLRI, dan Jaksa Agung, Menkumham agar indeks persepsi korupsi di Indonesia terukur dengan baik, arah negara zero corruption-nya juga terukur,” terangnya.

Pembentukan KPK, tambah Desmond, karena institusi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan belum optimal dalam menangani kasus perkara tindak pidana korupsi. “Namun selama kurun waktu 15 tahun KPK berdiri, lembaga ini juga masih belum optimal dalam menangani kasus. Ini harus menjadi catatan kita untuk memperbaiki Kitab UU Hukum Acara Pidana ke depan. Kita uji dulu di bidang tipikor ini,” jelasnya. Desmond menilai tidak ada masalah antara DPR dan KPK secara kelembagaan.

Hanya saja perlu adanya kerjasama yang baik antara DPR dan KPK dalam setiap persoalan yang dihadapi. Desmond juga membangun kerjasama antar pimpinan komisi terutama dari Fraksi Partai Gerindra dalam memperjuangkan aspirasi daerah konstituennya, Dapil Banten II. “Misalnya kalau bicara infrastruktur saya minta bantuan teman saya yang Ketua Komisi V Fary Djemy Francis, pertanian dengan Komisi IV Edhy Prabowo, ketenagakerjaan-kesehatan dengan Wakil Ketua Komisi IX Pius Lustrilanang, pendidikan dengan Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra,” ungkapnya. Dalam melakukan kunjungan kerja baik ke daerah maupun luar negeri, Desmond mengatakan selalu melihat esensi dasarnya. “Saya ke daerah sering. Kalau ke luar negeri saya jarang sekali.

3 tahun ini baru sekali ke Belanda dalam rangka UU Hukum Pidana,” ujarnya. Ke depan Desmond akan mengunjungi beberapa negara dalam rangka UU Kepolisian. “Misalnya, kami akan ke Colombia karena di situ kartel narkoba, Jepang karena polisi Jepang sangat bagus, Jerman dan Swiss karena teknologi kepolisiannya. Ke Amerika karena antiteror,” terangnya. Lantas apa yang memotivasi Desmond menjalani tugas sebagai wakil rakyat? ia menjawab, “Semangat pertama adalah tanggungjawab. Secara fisik saya bukan orang sehat karena pada 2011 saya melakukan transplantasi ginjal.

Saya dari dulu hobi berpolitik, mengkritik, menulis, hal itu adalah bagian dari obat memperpanjang umur saya.” Memang ia tak menampik kerap drop fisiknya, tetapi ia selalu menyempatkan diri untuk menghadiri rapat komisi. “Temanteman sampai bertanya kok rapat bisa hadir terus? Saya bilang hidup ini cuma semangat, bagaimana kita menyemangati hidup kita untuk berbuat banyak dengan sisa hidup kita yang ada. Dan yang saya syukuri saya punya keluarga yang sangat sayang pada saya.” Desmond juga menuturkan harapannya terhadap Partai Gerindra ke depan yaitu berusaha membuat sesuatu yang tidak terjebak pada kepentingan partai saja.

“Karena kami siap kalah dan menang tentunya Gerindra mempersiapkan diri seandainya ada rejeki untuk berkuasa, kami akan lebih memperbaiki diri, bukan Gerindra yang hebat, hari ini adalah penyelamatan bangsa ini ke depan agar lebih baik,” katanya. Secara pribadi Desmond mengaku tidak memiliki obsesi, melainkan hanya ingin menjalankan hidup secara sederhana. “Saya ingin mendampingi kedua anak saya,” ucapnya. Dan bagi anak-anaknya, jika dengan berpolitik sang Bapak bisa hidup bersemangat, mereka akan mendukung.

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA (KETUA FRAKSI PKS) MENJALANKAN AMANAH DENGAN KESUNGGUHAN

Naskah: Purnomo, Foto: Istimewa

Memperjuangankan amanah rakyat di DPR RI tentunya tidak semulus yang dibayangkan. Hal itu membutuhkan konsentrasi yang penuh, agar amanah dan kepercayaan rakyat dapat terwujud. Setidaknya, begitulah cara Jazuli Juwaini memandang tugas yang kini disandangnya sebagai wakil rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selama tiga periode. Setidaknya ada empat hal yang harus dijaganya saat mengabdi yakni kerja keras dalam menjaga amanah atau kepercayaan rakyat dan partai, terus dekat dan melayani rakyat, mendengar aspirasi dan kebutuhan rakyat, serta menghasilkan kebijakan yang benar-benar sesuai kebutuhan rakyat. “Dengan cara itu sebenarnya kita menjaga kepercayaan rakyat, hingga alhamdulillah masih terpilih selama 3 periode,” jelas Jazuli.

Menurutnya, yang memotivasinya untuk tetap semangat dalam memperjuangkan amanah rakyat di DPR adalah keyakinan dan niat kuat bahwa yang dilakukannya adalah ibadah untuk mencari keberkahan dan manfaat kebaikan bagi rakyat. Dengan demikian seluruhnya terasa ringan. Selain itu, banyak hal dilakukannya untuk membangun kedekatan dengan konstituennya. Misalnya dengan menghibahkan tiga unit mobil ambulan beserta obat-obatan lengkap dengan tenaga medisnya untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis pada masyarakat yang tidak mampu di perkampungan dan pelosok desa. Meningkatkan kapasitas intelektual, juga tak dilupakan pria yang kerap diminta berdakwah ini.

Terbukti ia belum lama ini berhasil menyelesaikan Program Doktor Ilmu Manajemen konsentrasi Manajemen SDM dengan predikat cumlaude. Disertasinya tentang “Perubahan dan Pengembangan DPR Pasca Amandemen UUD 1945” yang bercerita tentang proses dan progres reformasi kelembagaan DPR, menjadi pilihannya. Ia juga produktif dalam menulis. Setidaknya, ada 10 judul buku yang telah ditulis sejak menjadi anggota dewan. Salah satu bukunya yang berjudul “Otonomi Sepenuh Hati” mendapatkan penghargaan dari Kyoto University Jepang.  Lalu bagaimana dengan kiprah Fraksi PKS di DPR ? Bagi dia, kerja keras fraksinya selama 13 tahun di parlemen dalam mengawal bangsa ini, memang masih terus menerus ditingkatkan.

Sebagai partai yang membumi, PKS tentu memiliki banyak target ke depan yang menyentuh rakyat dan selalu terdepan dalam memperjuangkan aspirasi atau kepentingan rakyat bangsa dan negara. “PKS akan semakin mengokohkan garis perjuangan fraksi yang pro umat, pro rakyat, dan pro nasionalisme Indonesia. Program-program unggulan Fraksi akan semakin diperkuat seperti, program hari aspirasi rakyat, lomba karya tulis kebangsaan, lomba baca kitab kuning, dan lain-lainnya,” tegasnya. Sebagai perpanjangan tangan partai di parlemen, Fraksi PKS juga bertekad menjadi yang terdepan dalam mengawal legislasi yang sesuai kebutuhan rakyat seperti RUU Kewirausahaan yang murni inisiatif Fraksi PKS. “Kami juga konsisten menolak kebijakan yang memberatkan rakyat seperti penaikan harga BBM bersubsidi, penaikan tarif tenaga listrik, kebijakan importansi yang tidak menimbang kemandirian dalam negeri, serta penjualan aset negara kepada swasta asing,” ujarnya. 

Sedangkan sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi masalah pertahanan, luar negeri, komunikasi dan Informatika, serta intelijen, Jazuli tak mau tanggung-tanggung berjuang. “Kami berkomitmen harus menjaga kedaulatan bangsa dari segala ancaman. Karena Pertahanan itu intinya adalah menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman dalam berbagai bidang baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan itu sendiri.” Ia juga terus mendorong kedaulatan negara dimana di dalamnya termasuk kedaulatan dalam bidang ekonomi. Kita, harus waspada terhadap penguasaan asing atas sumber-sumber kekayaan negara yang menghancurkan kemandirian kita sebagai bangsa,” tegasnya.

Jadi, lanjutnya, yang harus dipahami pertama-tama adalah bahwa dimensi ancaman terhadap pertahanan nasional itu sudah berkembang sedemikian rupa, tidak hanya datang dari ancaman tradisional berupa ancaman militer negara lain, akan tetapi sudah berkembang ke arah ancaman non tradisional berupa penguasaan sumber daya alam (SDM), penciptaan konflik sosial, infiltrasi budaya yang merusak, massifnya penyelundupan narkoba dan lain sebagainya. “Itu semua secara agregat akan merusak keutuhan bangsa dan pada akhirnya akan melemahkan pertahanan nasional.

Tentu saja ada dimensi ancaman militer atau bersenjata yang harus tetap diwaspadai berupa ancaman terorisme, kelompok sparatis,” analisanya. Ia dan fraksinya sangat ‘kencang’ dalam mendorong Badan Intelejen Negara (BIN) agar semakin kuat dalam mendeteksi setiap ancaman dan mengatasi ancaman tersebut sebelum menjadi nyata atau aktual. Untuk itu, dalam pelaksanaannya diperlukan peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat intelejen untuk menjaga negara dan bukan kepentingan lain.

“Untuk itu apapun yang dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas dan profesionalisme BIN kita dukung secara politik, kebijakan, dan anggaran,” katanya. Mengingat beban tugas dan tanggung jawabnya sangat besar dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Karena, ia meyakini bahwa awal dari gangguan keamanan dan pertahanan adalah karena kegagalan institusi dan aparat intelejen mendeteksi ancaman yang datang.  Sedangkan menyangkut persoalan luar negeri, ia berprinsip perlunya Indonesia bersikap jelas dan tegas terhadap isu-isu humanitarian atau kemanusiaan dengan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang cinta damai dan turut membebaskan negara-negara dan rakyat di dunia dari penjajahan dan penindasan. Lebih dari itu, juga harus lebih tegas dan komit dalam upaya untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri khususnya mereka yang menjadi pahlawan devisa yakni TKI

Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI, SE. M.Si. Akt. CA. (KETUA KOMISI I DPR RI) ANCAMAN KE DEPAN JANGAN DIPERSEPSIKAN SECARA TRADISIONAL

Naskah: Arif Rahman Hakim, Foto: Dok. Pribadi

Pemilihan Umum tahun 2014 merupakan momen bersejarah bagi pria kelahiran Purworejo, Jateng, 25 Agustus 1968 ini. Pada Pemilu 2014 itu PKS memberinya kepercayaan sebagai calon anggota legislatif (caleg) untuk DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jateng V yang meliputi Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, dan Klaten. Kharis berhasil terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019.

Semula Kharis duduk sebagai Anggota komisi XI lalu wakil ketua Komisi X bidang Pendidikan, Pemuda Olah Raga dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif. Kemudian sejak 2016 ia mendapat amanah dari DPP PKS untuk menduduki jabatan Ketua Komisi I yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informatika. Disinilah Kharis mengungkapkan bahwa sejatinya pertahanan negara kita memiliki modalitas yang cukup untuk menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks. Ancaman yang kita hadapi ke depan tidak bisa lagi dipersepsikan secara tradisional, yakni invasi militer dari luar saja. Tapi juga ancaman non-tradisional, seperti ancaman siber, narkoba, pencurian kekayaan alam, konflik antar warga, termasuk ancaman proxy war, yang sering disebut Panglima TNI dalam berbagai kesempatan.

“Saya yakin TNI kita memiliki kapasitas untuk mengantisipasi ancaman non tradisional ini. Tentu dengan dukungan seluruh komponen masyarakat, sesuai dengan doktrin pertahanan negara yang kita anut, Sishanrata, Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Apalagi tagline TNI kita “Bersama Rakyat, TNI Kuat”. Artinya, masalah pertahanan negara bukan hanya masalah TNI saja, tapi semua komponen bangsa,” tandas pria yang menyabet titel S2 bidang ekonomi dari Universitas Sebelas Maret ini. Kharis menilai reformasi TNI berjalan cukup sukses. TNI tidak lagi berpolitik praktis. Politik TNI sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Jokowi dan Panglima TNI adalah politik negara.

Pada aspek alutsista ia menilai memang telah banyak peningkatan. Setidaknya, demo alutsista pada HUT TNI Ke-72 mengkofirmasi hal itu. Namun kita tidak boleh mengabaikan alutsista itu ada life cyclenya, ada usianya. “Tanpa didukung oleh pemeliharaan dan perawatan atau harwat, maka kemampuan alutsista akan terus berkurang. Kemampuan alutsista dan skill prajurit TNI juga perlu terus dikembangkan,” ucap peraih program doktor di bidang akuntansi Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, ini.

Ketika disinggung mengenai pembelian 500-an pucuk senjata oleh Badan Intelijen Negara (BIN) yang menjadi sorotan publik, Kharis menegaskan pembelian senjata itu telah diketahui oleh DPR. Komisi I DPR telah berkunjung ke Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). “STIN memiliki lapangan tembak, tetapi tidak memiliki senjata. Karena itu, pembelian senjata oleh BIN dilakukan dalam pemenuhan itu. Pembelian senjata oleh BIN juga bukan senjata impor, tetapi membeli dari PT Pindad. Spesifikasi senjata juga merupakan senjata latih, bukan senjata berat sebagaimana yang beredar selama ini. Tidak benar juga kalau pembelian senjata oleh BIN ini dilakukan melalui kepolisian, karena sistem penganggarannya juga berbeda. BIN memiliki anggaran sendiri yang terpisah sama sekali dengan kepolisian.

Taruna dan Taruni BIN harus dibekali kemampuan menembak tersebut,” katanya. Tahun ini tahun ketiga Kharis mendedikasikan dirinya di lembaga legislatif. Ia aktif mengunjungi konstituen di dapilnya untuk menyerap aspirasi. Kharis 2-3 kali setiap pekan menemui konstituennya. “Dengan ketemu para konstituen itulah membuat saya selalu ingat akan amanah berat yang harus saya emban. Alhamdulillah, sampai saat ini saya selalu rutin bertemu dengan konstituen,” ujar suami Retno Sintowati dan ayah tujuh anak ini. Kharis mengaku dalam memperjuangkan amanah rakyat membutuhkan komitmen kita kepada rakyat. Selama komitmen kita kuat dan jelas, maka Allah yang akan memudahkan semuanya. “Kita bukan manusia super. Allah Yang Maha segalanya. Kita berusaha maksimal, maka Allah pasti melihat dan membantu kita,” ucap wakil rakyat yang rajin berolah raga senam dan sepeda untuk menjaga kebugaran fisiknya ini.

Kharis berobsesi dapilnya semakin baik secara pembangunan fisik dan mental. Akses keduanya menjadi lancar danterkoordinasi dengan pemerintah kota/kabupaten masing masing. Titik tekannya pada sektor pertanian yang menjadi basis pekerjaan penduduk Jateng pada umumnya dan sektor pemuda yang menjadi ruh baru perubahan di dapilnya. Obsesi lainnya adalah Fraksi PKS DPR harus menjadi bagian dari setiap solusi bagi permasalahan bangsa. Permasalahan utama bangsa ini adalah pada pengelolanya yang kurang inovatif dalam mencari solusi. Banyak yang ingin instan. Dengan sumber daya alam yang melimpah tidak ada yang tidak bisa dilakukan bangsa Indonesia. “Saya ingin Fraksi PKS mampu hadir menjawab persoalan bangsa. Selain tugas utamanya legislasi, pengawasan dan budgeting, Fraksi PKS akan memberikan solusi. Memang berat, namun Insya Allah Fraksi PKS bisa,” tandasnya dengan optimis.

Meski sibuk sebagai anggota DPR Kharis mengaku tetap memperhatikan keluarganya. Menurutnya, dalam membina keluarga yang penting adalah kualitas pertemuan dan kualitas komunikasi. “Meskipun tidak banyak waktu bertemu Alhamdulillah setiap di rumah saya selalu mengumpulkan istri dan anak-anak saya dalam satu meja untuk saling bercerita. Dari situ kehangatan dan kedekatan bisa terwujud,” tuturnya. Namun, lanjutnya, lebih dari itu semua Kharis selalu menyerahkan semua kepada Allah SWT atas keluarganya. Dia selalu berdoa kepada Allah SWT agar selalu menjaga istri dan anak-anak saya. Ia bersyukur anak-anaknya patuh, sekolah dan kerjanya baik, serta rajin juga ibadahnya. “Alhamdulillah. Bagi saya anggota DPR adalah mimbar dakwah. Tatkala kita membela kepentingan Allah, maka pasti Allah akan selalu menjaga diri kita dan keluarga kita,” tegasnya

Dr. H. SJARIFUDDIN HASAN, SE., MM., MBA. (WAKIL KETUA UMUM PARTAI DEMOKRAT) BERBUAT UNTUK RAKYAT ITU HEBAT

Naskah: Giattri F.P, Foto: Sutanto/Istimewa

Lebih dari satu dasawarsa Syarief Hasan telah mengikhlaskan dan mewakafkan dirinya untuk kepentingan rakyat di lembaga parlemen. Berkat dedikasinya, rakyat mempercayakan loyalis Partai Demokrat itu menduduki kursi DPR RI selama 3 periode. Ya, mau berbuat untuk rakyat merupakan sesuatu yang hebat.

“Berbuat untuk rakyat adalah sesuatu yang membanggakan apalagi ketika rakyat merasakan apa yang sudah kita lakukan. Itu sesuatu yang sangat berarti bagi saya pribadi karena lain kalau kita memberikan kontribusi secara individu dan kolektif dalam suatu sistem, kepuasannya tentu berbeda. Sepanjang itu untuk kepentingan rakyat, saya akan perjuangkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Itulah yang mendorong saya selalu eksis sebagai anggota DPR,” Ungkap suami Ingrid Kansil itu. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu sejatinya pernah duduk di kursi parlemen pada periode 2004-2009 dan 2009-2014.

Namun, di periode keduanya kursi parlemen tak lama ia tempati. Pasalnya, saat itu Presiden SBY memberikan mandat kepada Syarief untuk menjabat Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kini, untuk periode 2014-2019, Syarief kembali di parlemen sebagai anggota Komisi 1 yang membidangi pertahanan, intelejen, luar negeri, serta komunikasi dan informatika. Sepanjang tiga tahun terakhir, ia menjadi salah satu tokoh parlemen yang tampak begitu gigih bekerja keras di komisinya. Syarief dikenal sebagai sosok yang sangat concern memperjuangkan peningkatan anggaran Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Tujuannya tak lain agar program Minimum Essential Force (MEF) dapat dilanjutkan. MEF merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yakni pemenuhan alutsista untuk standar yang dipersyaratkan.

“Permasalahan krusial pertahanan nasional di era milenium ini adalah proxy war, teroris, dan keamanan tetorotrial. Untuk menjaga itu semua kita mendorong agar anggaran TNI dapat ditingkatkan. Anggaran Kemenhan belum mencapai sesuai yang ditargetkan mencakup kurang lebih 2% dari GDP bisa dialokasikan untuk TNI,” urai lelaki kelahiran Palopo, 17 Juni 1949 itu. Lebih lanjut sosok sederhana dan ramah itu mengatakan, Komisi I juga memonitor dan mendorong Badan Intelejen Negara (BIN) dapat difungsikan secara maksimal. Tujuannya agar Negara ini bisa terlindung dari segala macam ancaman. 

“Kita juga mendorong BIN agar melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan independen, tidak berpihak pada salah satu golongan. Khususnya dalam menghadap pesta demokrasi yang sebentar lagi akan digelar,” tegasnya. Tak kalah penting, imbuh Syarief, pihaknya juga mengawasi anggaran para mitra Komisi I agar dimaksimalkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada DPR. “Sehingga penggunaan anggaran yang notabenenya uang dari rakyat dapat dipertanggungjawabkan secara utuh kepada rakyat,” tuturnya.

Syarief sangat aktif mendorong perampungan rancangan UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan rancangan Undang-undang Anti Terorisme. Syarief juga gencar mendorong Undang-undang Penyiaran dan agar Komisi Penyiaran Indpenden (KPI) netral dan independen, mampu mengawal Pilkada serentak serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dapat berlangsung dengan demokratis, jujur, transparan, dan netral. “Yang tak kalah subtansial, kami rajin melakukan kunjungan, bertatap muka untuk menyerap aspirasi rakyat dan memperjuangkannya, khususnya kalau saya di Dapil Jabar 3 (Kab. Cianjur dan Kota Bogor),” ungkap sosok yang masih terlihat fit dan fresh diusianya yang menginjak kepala tujuh itu. Selain itu, program-program dari kementerian yang bermanfaat bagi Dapil Syarief, akan difasilitasi agar bisa terlaksana.

“Salah satu contohnya bagaimana penanggulangan anti teroris, bahayanya sejauh mana, dampaknya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Rakyat kan perlu mendapat infomasi secara utuh,” jelasnya. Dana aspirasi juga Syarief salurkan secara utuh kepada masyarakat. “Dengan demikian rakyat bisa merasakan manfaat keberadaan wakil rakyat. Insya Allah amanah dari rakyat akan tetap terpelihara semoga di periode keempat akan terpilih lagi,” ungkapnya. Soal hubungan diplomatik antar Indonesia dengan luar negeri, Syarief menggarisbawai perlu ditingkatkan. “Seperti di regional ASEAN, Indonesia adalah founding father dari ASEAN dan selama ini dianggap god father di antara negara-negara ASEAN.

Namun di era pemerintahan Joko Widodo, pamor tersebut meredup, saya mendengar itu. Sehingga ada kekhawatiran kenapa belakangan ini Indonesia agak pull out di kegiatan ataupun eksistensinya di ASEAN,” keluhnya. Syarief berharap Indonesia kembali meningkatkan perannya di ASEAN, “Ini kan untuk kepentingan persatuan, kebersamaan, yang pada akhirnya demi kepentingan Negara,” ujarnya. Menjelang tahun politik, yakni 2018 dan 2019, Syarief melakukan persiapan, namun tanpa menerbengkalaikan tugas utamanya sebagai wakil rakyat. “Kalau ada rapat di DPR yang sifatnya sangat subtansi saya berkomitmen untuk selalu hadir. Kalau acara-acara partai misalnya rapat biasa kami lakukan di luar jam kerja atau sabtu minggu. Kalaupun terpaksa dilakukan saat jam kerja, kami selalu izin secara resmi,” terangnya.

Lantas apa obsesi Syarief sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ke depan dalam berkontribusi bagi bangsa dan negara? Dengan lugas, pria murah senyum itu menjawab seperti diketahui Partai Demokrat sudah berhasil menjadikan salah satu kader terbaiknya sebagai presiden RI selama dua periode. “Alhamdulillah selama 10 tahun Pemerintahan SBY di mana beliau adalah kader utama, banyak memberikan hasil secara nyata demi kepentingan bangsa dan Negara, meskipun masih ada yang belum selesai,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya berharap, bisa memenangkan Pemilu 2019 atau pun 2024. “Semoga kami bisa kembali mendapat kepercayaan masyarakat untuk memerintah karena kami punya pengalaman, kemampuan yang cukup, dan dengan segala keberhasilan yang kami capai menjadi modal bagi kami untuk memimpin lagi ke depan. Saya melihat masyarakat kembali merindukan kepemimpinan Partai Demokrat, mudahmudahan salah satu kader kami bisa melanjutkan kepemimpinan sebelumnya,” pungkasnya.

JOHNNY G. PLATE, SE. (SEKJEN PARTAI NASDEM) MENGEDEPANKAN POLITIK PROFETIK

Naskah: Subhan Albar, Foto: Sutanto/Dok. Pribadi

Masih ada yang terasa kurang dalam diri seorang Johnny G. Plate meski ia sudah sukses sebagai pengusaha di bidang property, perkebunan dan pernah berkecimpung di sektor penerbangan. Ya, setelah kurang lebih 30 tahun mencurahkan pikirannya untuk bisnis, kini ia bertekad untuk menghibahkan waktu, pikiran dan segala kemampuannya untuk bangsa dan negaranya yang tercinta.

Menjadi Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem dan tampil sebagai wakil rakyat di parlemen, adalah pilihan putra Flores NTT ini untuk berbuat bagi negerinya. Satu hal yang ditekankannya ketika ia memutuskan untuk berkiprah di politik dan menjadi anggota DPR RI adalah ikut serta dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik bagi bangsanya, tegasnya kepada Men’s Obsession. Bahwa masih ada stigma negatif atas eksistensi DPR sekarang ini, ia tak membantah. Baginya itu adalah tantangan lain yang harus dijawab. Cara untuk “memperbaiki” citra DPR, tidak lain dengan perbaikan kinerja lembaga DPR RI dan kualitas sepak terjang anggotanya. “kita tidak berteriak dari luar saja, harus masuk ke dalam dan bersama sama bekerja untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dan berkualitas.

Merubah pandangan publik terkait citra DPR menjadi lembaga negara yang dipercaya bukanlah pekerjaan gampang, namun bukan pula mustahil karena DPR RI adalah tempat berkumpulnya para politisi yang dalam kegiatannya perlu memahami kaidah Political Prophetic dimana DPR RI adalah tempat pengambilan keputusan publik demi kebaikan umum (Common Good), Kebaikan Masyarakat atau Kesejahteraan Rakyat.

Secara khusus sebagai anggota DPR RI dalam koalisi pemerintah, pesan politik ekonomi yang selalu diperhatikan diantaranya menjaga kontinuitas belanja modal negara khususnya infrastruktur dan konektivitas nasional serta menjaga agar sebagian warga bangsanya yang masih dalam kategori miskin dan sangat miskin tetap mendapat perhatian keberpihakan negara melalui kebijakan subsidi produktif seperti subsidi KUR, subsidi Energi dan program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dari waktu ke waktu terus membaik dan secara khusus Program Indonesia Pintar yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia dalam menghadapi kompetisi ekonomi global dan regional yang saat ini sedang menjadi perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Johnny memberikan dukungan kuat kepada kebijakan ekonomi presiden yang dinilainya sudah berada di jalur yang tepat (On The Right Track) dimana data-data makro ekonomi menunjukkan “Stabil Membaik” diantaranya: • Pertumbuhan ekonomi bergerak ke Keseimbangan Baru (New Normal) pada kisaran diatas 5% GDP untuk jangka pendek sampai dengan akhir periode Kabinet Kerja, • Inflasi terkendali pada level 3,5% Year On Year (YOY), • Nilai tukar rupiah stabil pada kisaran Rp. 13.400,- per US Dollar • Cadangan devisa USD 128,8 Milyar terus meningkat dari waktu ke waktu yang cukup untuk membiayai lebih dari 8 bulan impor, • IHSG Bursa Efek Jakarta menyentuh rekor tertinggi pada level 5.900, • Kemampuan penerimaan fiskal cenderung naik, sampai sebesar Rp. 1,894 triliun pada RAPBN 2018.

Hal hal tersebut diatas setidaknya mendorong perbaikan pada Sovereign Credit Rating dan Indonesia menjadi negara layak investasi (Investment Grade). Untuk itu Johnny sangat mendorong agar businessman Indonesia segera mengambil kesempatan pada peluang usaha disaat dimana investasi asing (Foreign Direct investment) sudah mulai bergerak masuk ke peluang-peluang investasi di Dalam Negeri. Jangan sampai Pengusaha Nasional ketinggalan dan Asing akan mendominasi; sekaranglah waktunya bagi Pengusaha Nasional untuk berperan aktif pada Lingkungan Perekonomian Nasional yang sudah semakin membaik ini. 

Kapoksi Fraksi Partai NasDem di Komisi XI yang membidangi Fiskal, Moneter, Makro Prudensial, Mikro Prudensial dan Perencanaan Pembangunan Nasional ini memang baru 3 tahun berkecimpung di gedung parlemen, namun secara aktif mengambil bagian dalam keputusan kebijakan makro ekonomi nasional bersama mitra kerjanya. Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem ini mengakui kalau bertugas di Komisi XI bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, karena komisi ini banyak membahas masalah ekonomi nasional secara keseluruhan.

Tantangannya adalah bagaimana agar bisa menemukan suatu terobosan baru tentang pembangunan ekonomi, yang berkualitas dan berkeadilan. Namun disisi lain, kadang kala kebijakan yang ia inginkan itu, berbenturan dengan berbagai kepentingan politik kelompok yang pragmatis. Lalu apa yang sudah dilakukan Johnny sebagai anggota DPR RI, pria yang dikaruniai tiga orang anak ini setiap tahun bekerja merumuskan Asumsi Makro Ekonomi Negara, Postur APBN dan TargetTarget Pembangunan Negara, tentu tidak bisa dilakukan tanpa ada pengalaman dan ilmu yang memadai. Ia menyebut ada beberapa produk Undang-Undang sudah dihasilkan yang dinilainya sejalan dengan nafas Gerakan Perubahan Partai NasDem, sebut saja diantaranya Undang-Undang Tax Amnesty, Undang-Undang PPKSK (Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan), Kodefikasi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang APBN setiap tahun anggaran dan berbagai revisi undang-undang serta perjanjian internasional, bilateral dan multilateral yang terkait sektor finansial, moneter dan perekonomian.

Mengisi masa reses, Johnny juga rajin menyempatkan diri mengunjungi daerah pemilihannya di NTT. Kepada konstituennya, ia mendorong untuk selalu kreatif dalam menampilkan kearifan lokal, khususnya nilai-nilai kebudayaan yang beraneka ragam di NTT. “Saya impikan NTT menjadi kawasan Wisata Baru yang bisa menjadi andalan dalam mengurangi angka kemiskinan, mempersempit kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan”.

Ditengah kesibukannya yang padat itu, Johnny juga layaknya manusia pada umumnya selalu merasa rindu bisa berkumpul bersama keluarga. Baginya keluarga adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan sebagai penyempurna dari kesuksesannya. Karena itu, ia tetap menyempatkan diri sewaktu waktu untuk menikmati hidup bersama keluarga besarnya. Bahkan untuk menjaga tubuhnya agar tetap fit, Johnny juga rajin melakukan olah raga fisik khususnya bermain golf sebagai olah raga kegemarannya.

H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi. M.Si (SEKJEN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) DIPILIH UNTUK MENYEJAHTERAKAN RAKYAT

Naskah: Purnomo, Foto: Dok. Pribadi

Menjadi seorang wakil rakyat, bagi Abdul Kadir Karding, tak sekadar terpilih kemudian dilantik. Tapi selanjutnya adalah berpikir tentang bagaimana dengan jabatannya sebagai “penyambung lidah rakyat” ini ia mampu bekerja dan menyejahterakan orang yang memberikannya amanat yakni, rakyat.

Sebagai warga Nahdlatul Ulama (NU), Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini punya pemahaman bahwa seseorang dipilih untuk memimpin adalah semata demi kemaslahatan bersama. “Ya, dalam tradisi kami di NU, kami sering diajarkan kaidah fiqih yang artinya  seseorang pemimpin dipilih tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mensejahterakan atau kemaslahatan rakyat.

Prinsip ini penting sebagai  niat sekaligus jadi komitmen bagi seorang pemimpin,” tegasnya menjawab pertanyaan Men’s Obsession. Masyarakat kita, kata pria kelahiran Donggala, ini masih banyak yang hidup dibawah standar yang layak, bahagia, nyaman, aman dan sentosa. “Tentu ini pekerjaan rumah bagi kita. Kesenjangan terlihat nyata. Kemiskinan masih kita temukan. Kebodohan juga masih dimanamana, dan masalah lain bangsa ini juga banyak,” tegas Abdul Kadir Karding yang juga menjabat sebagai Sekjen PKB.

Karena itu, setiap kali reses dan melakukan kunjungan ke konstituennya di Jawa Tengah, ia sudah siap menerima tuntutan dan usulan masyarakat yang begitu banyak. “Saya ingin ada jaminan  bahwa  usulusul masyarakat yang nyata dan alasan kuat  harus dijamin diakomodasi dalam APBN kita. Tapi ini belum ketemu formatnya, caranya dan teknisnya. Sehingga Anggota DPR nampak legasinya selain buat Undang-Undang,” ujarnya.

PKB, seperti juga partai lainnya yang berorientasi untuk pembangunan kesejahteraan rakyat, diakui Kadir tentu memiliki keinginan untuk dapat benar-benar mewujudkan kesejahteraan itu secara utuh. Namun, dengan posisi PKB yang belum dapat dikatakan sebagai partai besar tentu perlu perjuangan lebih keras untuk memperjuangkan amanat konstituennya. “PKB masih tergolong partai menengah, artinya kami baru punya 47 kursi di DPR, sehingga untuk mengusung dan merealisasikan ide-ide menjadi kebijakan publik  tidak mudah. Butuh lobi, jaringan, kemampuan menyusun argumen, pressure  dengan dosis tertentu, kecerdasan dan kelincahan,” papar pria kelahiran tanggal 4 September 1973, ini.

Hal itu, tambahnya, tentu semakin berat jika ditambah oleh keadaan sekarang yang semakin kompleks. Dimana perkembangan teknologi informasi dan media sosial, ikut mendukung terjadinya pressure yang kuat terhadap kinerja anggota DPR. Satu hal yang juga dianggapnya bisa menjadi pemicu kegairah kerja anggota DPR adalah performa DPR yang belakangan ini sangat transparan. “Bahkan, boleh dikata, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi.

Tapi ini bagus agar jadi kontrol pada anggota dan institusi bahwa ke depan semua harus ada parameternya dan terukur,” ucapnya serius. Semua itu diakuinya mampu menekan siapapun di DPR untuk bekerja super keras untuk menjawab tekanan publik. Alumnus Universitas Diponegoro, Semarang ini tentu saja juga menjawab tekanan tersebut dengan caranya sendiri yang diistilahkannya sebagai “bekerja dengan hati”. “Prinsip saya bekerja berdasar kata hati, namun demikian tentu juga kita harus sensitif terhadap aspirasi masyarakat,” ujarnya.

 Sebagai anggota Komisi III yang membidangi antara lain masalah hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, tentu saja 
Kadir fokus agar penegakan hukum berjalan baik dan bisa mewujudkan keadilan  di tengah masyarakat. “Semua institusi penegak hukum kami dorong agar menegakkan hukum dengan tidak melanggar hukum, lebih profesional, menghargai asas hukum praduga tak besalah, persamaan di depan hukum. Dalam praktek penegakan hukum kita dorong  supaya mengutamakan pencegahan, asistensi, dan pendampingan. Sosialisasi hukum di tengah masyarakat baru pada pilihan penindakan,” ucapnya.

Ia bersama Komisi III juga mendorong agar Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkerja sama dan bersinergi dengan standar yang  terukur dalam menegakkan hukum. Terkait itulah, Kadir tak membantah kalau saat ini dinamika hukum nasional saat ini sedikit mendapat ujian antara lain dengan adanya semacam “persaingan antara penegak hukum dalam konteks kurang sehat”. Demikian pula di pentas politik nasional, Kadir juga menyoroti berkembangnya suasana yang tidak ideal. “Persaingan yang muncul kadang tidak produktif bagi kelangsungan  kita sebagai sebuah bangsa.

Munculnya isu sektarian atas dasar isu SARA. Saling serang dan tuduh antara sesama politisi ditambah lagi media sosial yang tidak terkontrol dan lebih banyak menjadi kompor, profokasi, fitnah dan hoax. Ini jelas tidak kondusif,” bebernya. Di sisi lain, sambungnya, semua pihak lebih sibuk memikirkan diri dan kelompoknya sehingga sangat jarang memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Abdul Kadir, adalah sosok politisi yang benar-benar mendedikasikan waktunya untuk partai. Sampai-sampai, akunya, ia kurang memiliki waktu untuk keluarga. “Sabtu minggu saja untuk urusan partai, haha…” tukasnya. Karena memang, sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKB, ia mengakui kalau mengatur partai itu tidak mudah.

“Harus fokus dan memiliki manajemen waktu yang bagus, membangun target pencapain yang jelas,” imbuhnya. Dengan kerja kerasnya bersama seluruh jajaran pengurus dan kader PKB selama ini, Abdul Kadir berharap PKB dapat semakin dicintai rakyat karena kemampuan kerja dan manfaat yang didatangkan untuk rakyat. Khusus terhadap kinerja Fraksi PKB, ia menilai manajemen fraksi harus terus diperbaiki termasuk kualitas anggota fraksi terus harus di-upgrade dengan keterampilan berpolitik yang juga harus diasah terus menerus sehingga fraksi sensitif terhadap masalah-masalah  sosial ekonomi, politik, budaya ditengah mayarakat. “Harus ada target berupa legasi apa yang akan dibuat pada tahun tertentu,” pungkasnya.

H. YANDRI SUSANTO, S.Pt (KOMISI II/SEKRETARIS FRAKSI PAN DPR RI) MEMBERIKAN KEADILAN PERTANAHAN BAGI RAKYAT

Naskah: Iqbal Ramdhani, Foto: Sutanto/Dok. Pribadi

Memiliki jiwa sosial yang tinggi membuat Yandri Susanto dipercaya oleh konstituennya untuk kembali menjadi wakil rakyat selama dua periode. Diakuinya, menjadi wakil rakyat merupakan tugas yang tidak mudah. Hasrat untuk memperjuangkan hak rakyatlah yang menjadikan dia rela mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaganya.

Sebagai anggota komisi II DPR RI Yandri memiliki pengalaman yang mumpuni untuk menangani permasalahan dalam negeri yang menyangkut pemerintah dalam negeri, pertanahan, kepemiluan. Namun masalah pertanahan adalah hal yang diakuinya sangat besar. Betapa tidak, persoalan yang harus diselesaikan terkait soal tanah ini mencapai kurang lebih 5000 kasus tanah, selain itu dia juga harus menyelesaikan permasalahan pemerintahan dalam negeri yang sekarang menjadi perhatian di Komisi II yaitu terkait korupsi yang merajalela menimpa wali kota, bupati, dan gubernur, kemudian masalah pemilu, bagaimana komisinya itu bisa meredam politik uang yang kian merajalela.

Untuk itu Yandri terjun langsung untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti melahirkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Pemilu. Meski harus menyita waktu, dia menikmati pekerjaan yang diembannya itu, dan dia mengistilahkan komisi II itu adalah “komisi air mata” karena tidak ada proyeknya, semuanya itu dilakukan untuk rakyat semata.

Selain itu dia juga banyak terlibat masalah melahirkan undang-undang, seperti UU Pemda, bagaimana komisinya memberikan kewenangan kepada pemda, bagaimana mengatur tata kelola daerah pemekaran yang selama ini seperti jamur di musim hujan. Selama di komisi II dia juga banyak memekarkan daerah kemudian banyak masalah pertanahan yang diselesaikan, dia juga turut serta terlibat dalam menyelesaikan UU tentang penyelenggara pemilu, UU Keormasan hingga UU Pilkada. Yandri menikmati pekerjaan di komisi II karena apa yang dilakukannya bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak. Dia juga memiliki keinginan agar masalah yang menyangkut kepemiluan bisa bermartabat, jujur, adil, dan tidak ada lagi politik uang yang brutal.

Maka dari itu dia memiliki komitmen untuk tidak mencuri suara karena itu semua adalah kejahatan demokrasi, untuk itu hal ini perlu dikembangkan dan dijadikan komitmen bagi semua anggota partai politik, komitmen semua anggota calon legislatif bahwa kebrutalan demokrasi itu harus diakhiri. Selain itu, Yandri turut menyoroti terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan, bagi dia Perppu tersebut adalah masalah yang sangat krusial karena pro dan kontra yang sangat tinggi di masyarakat.

Hingga akhirnya dia bersama partainya yaitu PAN menolak Perppu itu, karena untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Padahal dalam Perppu itu belum ada ukuran jelas dan parameter yang sangat detail dengan apa yang dimaksud melanggar pancasila. “Itu artinya tanggung jawabnya ada di otak mendagri, tafsir tunggal kan disitu, menurut saya itu yang paling berat dihadapi mendagri sekarang kalau salah-salah ini bisa berbahaya artinya ketika nanti mendagrinya berganti bisa juga tafsirnya akan berbeda, nah maka dari itu terkait perppu ormas ini PAN menolak,”tegas Yandri. Dia juga memiliki target untuk kepentingan rakyat yaitu memberikan keadilan terkait pertanahan karena hingga hari ini ada orang yang mempunyai satu perusahaan yang mempunyai 2 juta hektar tanah, sementara masyarakat miskin satu jengkal pun tidak punya, terus kalau pun punya tanah sudah pasti bakal diserobot perusahaan-perusahaan dan saat di bawa ke pengadilan masyarakat miskin pasti kalah.

Selama Yandri di komisi II 5000 kasus tanah yang diadukan, dan ini dia yang menjadi target mantan Ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN), jika permasalahan tanah selesai maka 50% permasalahan republik selesai. Jadi selama komisi II tidak menyentuhnya, maka republik akan carut marut, karena hingga saat ini banyak sawah menjadi industry, banyak tanah adat diserobot perusahaan, banyak hutan lebat di babat untuk kelapa sawit yang tidak sesuai aturan.

“Kalau itu kita biarkan maka masyarakat akan terpinggir, maka tidak aneh kalau hari ini misalkan sepuluh orang rakyat indonesia menguasai kekayaan seratus juta orang, mengerikan itu. jadi 10 orang di total kekayaannya sama dengan kekayaan dengan 100 juta orang penduduk Indonesia. Faktanya seperti itu,”ungkap Yandri. Yandri juga melihat permasalahan lahan, menjadikan masyarakat tidak bisa berladang, berkebun, dan kalau ada tambang mereka hanya menjadi penonton karena hasilnya itu dibawa keluar negeri. Maka dari itu hal tersebut lah yang menjadi tugasnya di komisi II, jika masalah ini berhasil diselesaikan dan diperjuangkan hak-hak rakyat, secara batin Yandri merasa puas dan berhasil di komisi II, tapi jika ini masih belum terselesaikan Yandri masih memiliki beban berat di komisi II. Meski Yandri sibuk entah itu di DPR RI, DPP PAN, Sekretaris Fraksi PAN, Yandri selalu menyempatkan waktunya untuk keluarga, karena menurut Yandri keluarga adalah segala-galanya apalagi Yandri masih memiliki kedua orang tua.

Keluarga adalah hal pokok dalam kehidupan, jadi jangan sampai kesibukan yang begitu luar biasa, menapikan keluarga. Selain itu dia juga sosok yang religius terbukti dengan selalu menyempatkan shalat berjamaah di masjid. Yandri juga memiliki pesantren beserta sekolah Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah gratis yang terbuka untuk siapa saja, termasuk untuk anak-anak yatim piatu. Dia pun selalu menyempatkan diri mengunjungi pesantrennya itu pada hari libur. Maka dari itulah Yandri tidak menempati rumah jabatannya dan lebih memilih pulangpergi dari Serang ke Jakarta. Itu semua dilakukan untuk kemaslahatan umat.