News Maker 2016

Naskah: Sahrudi/Arief Rahman Hakim, Foto: Istimewa

Tahun 2016 telah meninggalkan banyak cerita dan berita. Di balik cerita dan berita itu,  juga melahirkan banyak tokoh yang ikut memberi warna di dalamnya. Terlalu banyak figur tersebut jika harus disebut satu persatu. Tapi dari yang banyak itu, hanya ada beberapa nama yang benar-benar menjadi pesohor di 2016.

Survey kecil-kecilan yang kami lakukan menghasilkan lima nama tokoh yang layak dikategorikan sebagai news maker yakni Sri Mulyani Indrawati, Ph.D, Jenderal (TNI) Gatot Nurmantyo, Jenderal (Pol.) Tito Karnavian, Habib Rizieq Shihab, dan Setya Novanto. Ke-5 tokoh tersebut benar-benar telah menjadi ‘bintang’ baik di media massa konvensional maupun di media sosial. Ya, penilaian kami hanya sebatas itu. Tidak lebih tidak kurang. Dan, mereka, dengan kelebihan dan kekurangnnya, sedikit banyak telah memberikan inspirasi bagi media untuk menampilkannya sebagai nara sumber.

Sri Mulyani Indrawati

Dimulai dari sosok Sri Mulyani Indrawati. Perempuan cerdas satu ini sempat membuat heboh jagat pemberitaan nasional ketika menyatakan kesediaannya menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Bukan sekadar ia rela melepaskan jabatannya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia saja yang membuat publik terkejut, tapi juga karena ia adalah satu dari dua menteri yang pernah eksis di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pimpinan Presiden SBY yang dilirik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Kuangan. Satu menteri era SBY lainnya adalah Lukman Hakim Saefuddin, Menteri Agama.

Perempuan paling berpengaruh di dunia atau Power Women 2016 versi majalah Forbes ini mau menerima tawaran menteri di Kabinet Kerja itu pun merupakan hasil kesepakatan dari Presiden Jokowi dan Presiden Bank Dunia.

Tak salah memang menempatkan perempuan kelahiran Lampung ini berkiprah di Kabinet Kerja, karena langkah pertama yang dilakukannya sudah melakukan banyak gebrakan. Bukan hanya merombak APBN Perubahan (APBNP) 2016 yang dinilainya terlalu ambisius tapi juga mengajukan proposal pemangkasan anggaran, baik di pusat maupun jatah transfer ke daerah dan ide pemangkasan anggaran tersebut disepakati dalam rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden.  Bila dalam APBNP lalu anggaran kementerian dipangkas Rp 50 triliun, kali ini pemotongannya lebih besar. Sri Mulyani mengepras lagi hingga Rp 133 triliun.

Tak hanya itu, kengototannya mendongkrak pemasukan lewat pajak juga luar biasa. Bahkan program tax amnesty yang digawanginya boleh dikata sukses luar biasa. Pada periode pertama tax amnesty pelaporan harta tembus Rp 3.500 triliun. “Kami juga sangat terharu betul-betul terima kasih kepada antusiasme masyarakat yang melakukan partisipasi ikut serta dalam tax amnesty,” ujar Sri Mulyani.

Menurut perempuan yang kerap disapa Ani itu, capaian tax amnesty memberikan suntikan semangat bagi ia dan para petugas pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Meski begitu, ia tetap mengakui bahwa pelayanan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dalam program tax amnesty ini, pemerintah menargetkan bisa meraup tebusan sebesar Rp 165 triliun hingga akhir periode program ini di 31 Maret 2017.  Adapun target repatriasi harta WNI yang ada di luar negeri untuk dibawa ke dalam negeri mencapai Rp 1.000 triliun dan deklarasi aset sebesar Rp 4.000 triliun.

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

Popularitas dan kedekatan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dengan berbagai kalangan sempat membuat banyak orang memberikan penilaian khusus kepada jenderal satu ini. ‘’Banyak suara yang menyebut jenderal cocok jadi presiden,’‘ ujar Karni Ilyas dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) tvOne, Selasa (8/11/2016). Sontak saja, ini membuat Sang Panglima harus meluruskan pandangan tersebut. Dengan tegas, dalam forum itu ia menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo sebagai Panglima Tertinggi sudah memerintahkan TNI untuk menjaga kebhineka tunggal ika-an. Itu memang komitmennya, menjaga persatuan Republik Indonesia. Tapi tak bisa dipungkiri bahwa pemberitaan tentang Gatot membuat namanya berkibar. Terlebih ketika ia tampil bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian di tengah-tengah masa aksi damai yang daiakan pada 4 November 2016 dan 12 Desember 2016 lalu.

Memang, kalau kita merunut ke belakang, ketika Presiden Joko Widodo mengirim surat tentang pengajuan calon Panglima TNI kepada DPR, sontak nama Jenderal Gatot Nurmantyo yang diajukan untuk menggantikan Panglima TNI Jendral TNI Moeldoko langsung melesat. Ketika itu ia  menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.

Tentu saja pencalonan Jendral TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI diputuskan Presiden dengan memperhatikan kepentingan penguatan organisasi TNI untuk menghadapi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi kawasan. Disamping tentu saja  pergantian jabatan bukan hanya suatu kelaziman, melainkan kebutuhan dan keharusan bagi regenerasi TNI, dalam rangka melakukan perubahan sebagai akselerasi dan respons terhadap pemenuhan kebutuhan lingkungan eksternal dan pencapaian pelaksanaan peran dan tugas pokok TNI serta tugas-tugas lainnya, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang.

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dipercaya akan dapat berbuat lebih dalam menjadikan TNI lebih professional modern, solid, militan lebih sejahtera dan lebih dicintai rakyat, sebagai suatu indikator adanya kemajuan pembangunan.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan, selaku penerus kepemimpinan dan atas nama segenap prajurit serta PNS TNI, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Jenderal TNI Dr. Moeldoko atas segala pemikiran dan usaha, dalam menjadikan TNI lebih handal untuk setiap jenis tugas, efektif dengan segala kapasitas dan kesejahteraan yang menyertainya, serta modern dengan peningkatan kebutuhan materiil.

Gatot Nurmantyo adalah sosok yang cerdas dan dapat menterjemahkan program Nawacita Presiden Joko Widodo dan mengembangkan program Saptacita penggantinya, Jenderal TNI Dr. Moeldoko ke dalam langkah-langkah strategis dan sistematis.

Kemampuan Gatot diakui oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menilai keputusan presiden menampilkan Gatot sebagai pucuk pimpinan TNI tersebut dianggap tepat. “Dari aspek strategis dalam rangka menunjang wawasan kemaritiman yang akan didukung dengan dibentuknya 3 komando pertahanan, yaitu barat, tengah dan timur seperti rencana panglima TNI Jenderal Moeldoko,” kata Tjahjo. Menurut Tjahjo, dari aspek taktis penunjukan KSAD sebagai calon penglima justru untuk memuluskan pembentukan komando wilayah pertahanan tersebut yang idenya dari angkatan darat, sehingga ada kesinambungan diantara gagasan dan pelaksanaan.

Tjahjo juga melihat hubungan Gatot dengan Kepala staf dari Matra TNI AU dan AL serta Kapolri sangat dekat dari aspek pemikiran pertahanan keamanan selama ini akan membangun sinergitas yang semakin baik dan kompak mendukung Pemerintahan Presiden Jokowi dengan program pembangunan Nawacitanya.

Sehingga wajar kalau kemudian nama Gatot Nurmantyo secara aklamasi disetujui oleh Komisi I DPR RI sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko.  

Gatot sendiri menyatakan bahwa ia menjabat panglima bukan karena ingin meraih popularitas tapi ia ingin menjadi panglima karena amanah. Dan terbukti, dalam tempo relatif singkat ia mampu melakukan pembenahan serta pembinaan kesatuan. Konsolidasi dengan tujuan terciptanya keterpadauan antar matra dengan matra yang lainnya di lingkungan TNI. Pasalnya, kerterpaduan dalam tubuh TNI merupakan faktor terpenting.

Jenderal (Pol) M. Tito Karnavian

Nama Jenderal (Pol) M. Tito Karnavan menjadi pusat pemberitaan ketika pertama kali namanya muncul sebagai calon Kapolri di bulan Juni 2016. Hal itu membuat terkejut banyak pihak. Setidaknya, itu disuarakan oleh Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan, partainya terkejut atas keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal kepala Polri. Sebab, nama Tito tidak masuk daftar nama yang diajukan Dewan Jabatan Kepangkatan Tinggi Polri ataupun Komisi Kepolisian Nasional. “Dari dua nama yang awalnya diberikan dan kemudian diberikan satu lagi, enggak ada namanya Pak Tito. Makanya kita surprise,” kata Trimedya seperti dikutip Kompas.com, Kamis (16/6/2016). Kompolnas mengikuti nama yang diajukan Wanjakti itu, tetapi Istana meminta satu nama alternatif lainnya dan kemudian dikirim satu nama lagi, yakni Komjen Syafruddin.

Tito sendiri kala itu sempat menolak. Selain karena faktor angkatan Tito yang terbilang masih muda, yakni lulusan Akpol tahun 1987, ia juga mengaku ingin fokus dalam jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teror yang baru diemban sejak Maret 2016. Sementara Presiden Jokowi tertarik dengan prestasi Tito di Polri, khususnya dalam menangani tindak pidana luar biasa. Ketika itu, namanya pun menjadi bahan berita yang sangat menarik untuk diulas media massa.

Nama Tito pertama kali menjadi pemberitaan yang massif ketika ia berperan sebagai pemimpin tim yang menangkap Hutomo Mandala Putra, anak dari mantan Presiden Soeharto. Penangkapan Tommy saat itu terkait pembunuhan Hakim Agung Safiuddin Kartasasmita. Tito saat itu menjabat Kepala Satuan Reserse Umum dengan pangkat Ajun Komisaris Besar dengan memiliki 23 anggota. Tim Kobra berhasil menangkap Tommy di tempat persembunyian Jalan Maleo II Blok JB, Bintaro Jaya, Tangerang, Banten, pada 28 November 2001.

Jauh sebelumnya, nama Tito mulai dikenal luas saat ia bergabung di tim Detasemen Khusus 88. Pada 2005, Ia dan tim Densus saat itu berhasil membekuk teroris kakap Dr Azahari. Pada tahun 2007, Tito dan unit Densus 88 Antiteror kembali berhasil menangkap puluhan tersangka yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Kecamatan Poso. Pada 2009, ia berhasil melumpuhkan Noordin M Top di Solo. Ia kemudian dipromosikan menjadi Kepala Densus 88 setelah penangkapan tersebut.

Habib Rizieq Syihab

Sontak nama Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab melesat selepas aksi damai pada tanggal 12 Desember 2016 dan aksi-aksi damai sebelumnya. Namun demikian, namanya sudah santer dan menjadi sosok yang banyak diberitakan ketika pertama kali ia memimpin FPI. Dan puncaknya adalah pada aksi damai tersebut yang dihadiri jutaan muslimin dan meninggalkan kesan yang sangat baik.

Kehadiran Habib Rizieq yang sangat fenomenal ini dinilai oleh pengamat politik dari Universitas Presiden, Muhammad AS Hikam sebagai representasi kekuatan Islam politik yang fenomenal dan harus diperhitungkan secara serius oleh Pemerintah.

Siapa Habib Rizieq? Mengutip Wikipedia.org, ia lahir di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1965. Ayahnya Habib Husein bin Muhammad Shihab dan ibunya Syarifah Sidah Alatas. Ayahnya meninggal semenjak ia masih berumur 11 bulan, dan semenjak itulah Habib Muhammad Rizieq Syihab tidak dididik di pesantren. Namun sejak berusia empat tahun, ia sudah rajin mengaji di masjid-masjid. Ibunya yang sekaligus berperan sebagai bapak dan bekerja sebagai penjahit pakaian serta perias pengantin, sangat memperhatikan pendidikan Habib Muhammad Rizieq Syihab dan satu anaknya yang lain.

Setelah lulus SD, Habib Muhammad Rizieq Syihab masuk ke SMP Pejompongan, Jakarta Pusat. Ternyata jarak sekolah dengan rumahnya di Petamburan, juga di Jakarta Pusat, terlalu jauh. Ia pun kemudian dipindahkan ke sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya, SMP Kristen Bethel Petamburan. Lulus SMA, Habib Rizieq meneruskan studinya di King Saudi University, Arab Saudi, yang diselesaikan dalam waktu empat tahun dengan predikat cum-laude. Habib Muhammad Rizieq Syihab pernah kuliah untuk mengambil S2 di Malaysia, tetapi hanya setahun.

Habib Muhammad Rizieq Syihab mendeklarasikan berdirinya Front Pembela Islam (FPI) tanggal 17 Agustus 1998. Front Pembela Islam (FPI) adalah sebuah organisasi massa Islam yang berpusat di Jakarta. Selain beberapa kelompok internal, yang disebut oleh FPI sebagai sayap juang, FPI memiliki kelompok Laskar Pembela Islam, kelompok paramiliter dari organisasi tersebut yang kontroversial karena melakukan aksi-aksi “penertiban” (sweeping) terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat atau bertentangan dengan syariat Islam terutama pada masa Ramadan dan seringkali berujung pada kekerasan.

FPI mulai dikenal sejak terjadi Peristiwa Ketapang, Jakarta, 22 November 1998, sekitar 200 anggota massa FPI bentrok dengan ratusan preman. Bentrokan bernuansa suku, agama, ras, antargolongan ini mengakibatkan beberapa rumah warga dan rumah ibadah terbakar serta menewaskan sejumlah orang.

Pada tanggal 30 Oktober 2008 Habib Muhammad Rizieq Syihab divonis 1,5 tahun penjara karena dinyatakan bersalah terkait penyerangan terhadap massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB pada peristiwa Insiden Monas 1 Juni.

Setya Novanto

Salah seorang politisi Golkar yang dewasa ini menonjol adalah Setya Novanto. Lewat kendaraan Golkar pria yang akrab disapa Setnov, akronim dari namanya, dan ada juga yang memanggilnya Novanto ini empat kali berturut-turut terpilih menjadi anggota DPR, yakni pada Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014.

Namanya telah mewarnai jagat pemberitaan nasional sejak mencuat kasus rekaman seseorang yang diduga dirinya dengan pimpinan PT Freeport Indonesia dan kemudian dikenal dengan istilah “papa minta saham”. Tahun 2015 saat Setnov menjadi Ketua DPR ia dituding meminta saham pada PT Freeport Indonesia, perusahaan pertambangan emas asal Amerika Serikat. Ketika itu, Setnov dinilai melanggar kode etik DPR dan kemudian disidang oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Namun, sebelum MKD mengeluarkan keputusan apakah Setnov bersalah atau tidak, pada Desember 2015 Setnov mengundurkan diri sebagai Ketua DPR, dan dirotasi menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar DPR. Setnov digantikan oleh Ade Komarudin sebelumnya menduduki posisi Ketua Fraksi Partai Golkar DPR.

Kendati namanya tercemar karena kasus “papa minta saham” Setnov tampak cuek. Dan ia pede mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar di Nusa Dua Convention, Bali, Mei 2016. Dan secara mengejutkan Setnov memenangi Munaslub untuk memimpin Golkar periode 2016-2019.

Salah satu gebrakan besar yang dilakukan Golkar di bawah kepemimpinan Setnov adalah mendukung Jokowi sebagai capres pada Pilpres 2019. Sebelumnya saat dipimpin Aburizal Bakrie Golkar mendukung pemerintahan Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Golkar pada Januari 2016. Berkat mendukung pemerintah Golkar mendapat jatah seorang menteri, yakni Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian. Airlangga diangkat sebagai menteri dalam reshuffle kabinet jilid kedua pada 27 Juli 2016.

Setelah sukses mengantarkan seorang kadernya duduk di Kabinet Kerja, terobosan lain yang dilakukan Setnov adalah memulihkan nama baiknya dalam kasus “papa minta saham”. Ia mengajukan gugatan atas penyadapan oleh Presiden Direktur Maroef Sjamsoeddin terkait kasus ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengabulkan gugatan Setnov pada September 2016. MK menyatakan penyadapan yang dilakukan terhadap Setnov itu ilegal, karena alat bukti rekaman penyadapan yang bukan tujuan penegakan hukum itu, tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti hukum. Tak hanya itu kepiawaian Setnov. Setelah namanya dipulihkan dalam kasus yang melibatkan PT Freeport itu, ia berhasil merebut kembali kursi Ketua DPR pada 30 November 2016.