Komjen Pol Heru Winarko (Kepala Badan Narkotika Nasional RI) Menguak Persekutuan Narkotika Dan Terorisme

Oleh: Iqbal Ramdani () - 18 June 2018

Naskah: Giattri F.P. Foto: Sutanto/Dok. Humas BNN

‘Integritas’ adalah alasan utama Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Pol Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional RI. Tak ingin menyia-nyiakan amanah tersebut, tanpa banyak kata, Heru menjuruskan sejumlah langkah dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkoba di tanah air. Ia tak membantah ada korelasi yang kuat antara peredaran narkoba dan terorisme.

 

Heru memang tak pernah mengemban jabatan spesifik dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, namun presiden jeli melirik integritas Heru dalam berkarier. Terlebih, pria kelahiran 1 Desember 1962 itu, sebelumnya menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. “Yang paling penting dari sisi integritasnya. Karena peredaran narkoba, duitnya gede sekali, omzetnya gede sekali, gampang menggoda orang untuk berbuat tidak baik,” ujar Jokowi saat pelantikan Heru sebagai kepala BNN di Istana Negara, Jakarta (1/3/2018). Jokowi juga menunjuk Heru sebagai pengganti Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso dengan harapan, Heru dapat membawa BNN menjadi lembaga yang lebih profesional dari sebelumnya. “Kita ingin BNN memiliki standard-standard yang baik seperti yang Pak Heru sudah terapkan di KPK. Ada standard-standard yang dibawa dari KPK ke BNN, Ada standard good governence dan standard tata kelola organisasi,” sambung RI-1.

Presiden menegaskan, tantangan BNN ke depan masih sama bahkan bertambah, yakni soal bagaimana mencegah barang haram itu masuk ke Indonesia sekaligus menurunkan jumlah penyalahgunaan narkoba. “Tantangannya, yang jelas agar semakin sedikit narkoba yang masuk. Kemudian juga menurunkan sebanyak-banyaknya pengguna. Baik dari sisi rehabilitasi maupun dari sisi pencegahan agar barang yang masuk berkurang,” terang Presiden RI ke-7 itu. Heru merupakan lulusan Akademi Militer (Akpol) tahun 1985. Kariernya mulai naik saat ia dipercaya menjabat Kepala Polres Jakarta Pusat tahun 2009. Pada tahun yang sama, Heru kemudian menjabat Penyidik Utama Tingkat II Direktorat Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, bahkan Wakil Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

 

Tidak sampai setahun, tepatnya 2010, Heru dipercaya menjabat Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan di tahun yang sama, ia menjadi Asisten Deputi 5/V Bidang Keamanan Nasional di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Tahun 2012, Heru kemudian dipromosikan sebagai Kepala Polda Lampung hingga 2015. Kemudian, Heru mendampingi Luhut Panjaitan sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan. Di tahun tersebut pula, Kepala Polri saat itu Jenderal Badrodin Haiti menugaskan Heru menjadi Deputi Penindakan KPK. Di lembaga anti rausah tersebut, sejumlah perkara korupsi besar pernah Heru tangani. Mulai dari kasus korupsi KTP elektronik, kasus korupsi hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar hingga korupsi para kepala daerah. Merespons pernyataan Presiden Jokowi, Heru menuturkan akan mengadopsi sejumlah kebijakan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

 

“BNN dan KPK tentu tidak jauh berbeda. Di sana ada pencegahan, nah di KPK juga ada pencegahan. Baik dan bagus yang ada di masing-masing kami sharing,” jelasnya. Secara umum, imbuh Heru, tahapan hukum dalam penanganan kasus korupsi dan narkoba sama. “Ada pengaduan masyarakat, ada penyelidikan, penyidikan, dan lainnya. Saya kira itu standar dalam penegakan hukum tentunya,” ucap pria yang lihai bermain piano itu. Ia juga tetap melanjutkan dan meningkatkan kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan oleh Kepala BNN sebelumnya, Komjen Pol Budi Waseso. Ia berharap seluruh intansi pemerintahan dan masyarakat mau sama-sama membantu memberantas narkoba. Sebagai langkah awal, Heru mengoptimalkan kedeputian yang ada di BNN sesuai dengan Undang-Undang Narkotika, mulai Kedeputian Pemberantasan hingga Kedeputian Rehabilitasi. 

 

Yang kedua, melakukan pembenahan eksternal dengan meningkatkan sosialisasi serta pendekatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang ada untuk sama-sama mendeklarasikan bahwa narkoba adalah musuh bersama. Ketiga, meningkatkan kerja sama di bidang regional. BNN terus berupaya melakukan sinergitas dengan instansi. Selain dengan Bea Cukai dan Polri, BNN juga membangun koordinasi dan kerjasama dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam upaya mencegah narkoba masuk ke Indonesia melalui perairan (laut). Heru menguraikan, laut menjadi pintu masuk utama atas sejumlah narkoba yang berhasil disita oleh BNN dan Polri. Kerjasama terkait pengawasan dan penjagaan laut dari penyelundupan narkoba terus digalakkan. “Penggagalan penyelundupan narkoba 1 ton sabu di Batam yang dilakukan oleh TNI AL adalah hasil kerjasama progresif BNN dengan TNI AL,” kata suami dari Syahria Wijayati tersebut.

Pemberdayaan kawasan pesisir juga dilakoni BNN dalam rangka memutus jaringan peredaran narkotika di Indonesia. Nelayan perlu diberikan pembekalan dan pengetahuan serta dukungan ekonomi melalui pendampingan usaha lainnya agar terhindar dari keinginan membawa narkotika. Disamping upaya penegakan hukum melalui pengawasan kapal-kapal asing pembawa narkotika. Apalagi hilir mudik transportasi laut akan semakin berkembang seiring berjalannya program tol laut. Dalam pemberdayaan ini nantinya juga membutuhkan dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI, dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan program baik pemberian bantuan bibit benih maupun pelatihan kecakapan (life skill) maupun bimbingan usaha lainnya. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir ini juga diharapkan sejalan dengan program Grand Design Alternatif Development (GDAD 2016-2025) yang saat ini tengah berjalan. Bagaimana mengubah alih fungsi lahan ganja menjadi lahan produktif pertanian.

 

Tak hanya wilayah perbukitan yang menjadi lahan produsen narkotika, tetapi juga wilayah wilayah pesisir yang menjadi jalur masuk mendapatkan program yang sama. Sehingga harapannya masyarakat pesisir, laut dan Indonesia Bebas Narkoba. Sedangkan untuk luar negeri, BNN terus berupaya membangun kerjasama dengan negara sumber narkoba, negara tetangga, dan berbagai pihak yang dapat membantu Indonesia mencegah narkoba masuk ke tanah air. Heru memaparkan, rute narkoba yang diduga berasal dari negara-negara wilayah ‘Segi Tiga Emas’ diselundupkan ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur langsung dari wilayah tersebut dan jalur transit ke negaranegara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura. “Pertukaran data dan informasi intelijen terkait rute dan jaringan narkoba internasional terus dilakukan oleh BNN,” ungkap pria humble itu. 

 

Heru juga memperkuat persenjataan BNN dalam upaya pemberantasan narkotika, khususnya update terkait kemampuan persenjataan BNN tiap tahunnya. Selain persenjataan, juga akan mengoptimalkan sumber daya manusianya. Mengakomodasi hal tersebut, ia telah berkoordinasi dengan Deputi Bidang Pembenrantasan Irjen Arman Depari untuk melakukan operasi secara masif di semua lini. "Ada tujuh direktorat di BNN yang siap operasi secara masif,” tegas ayah dari Masaya Syahnaz ini.