Tjahjo Kumolo Menteri di Episentrum Politik

Situasi politik nasional yang dinamis tak bisa dilepaskan dari sosok Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri. Betapa tidak, karena kementerian yang dipimpinnya berada dalam pusaran episentrum politik dalam negeri itu sendiri. Sebutlah pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak yang akan berlangsung di tahun 2017 ini dan soal penguatan bela negara yang kembali ramai belakangan ini.

Pilkada serentak gelombang kedua pada 15 Februari 2017 ini akan diikuti 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Galibnya suatu kontestasi seperti Pilkada, tentu saja akan memiliki implikasi tersendiri pada bidang lainnya. Karena pengalaman membuktikan Pilkada, dimanapun levelnya, kerap memunculkan residu politik yang berimplikasi pada masalah sosial, keamanan dan ketertiban.

Namun, Tjahjo meyakinkan bahwa pihaknya bersama-sama dengan KPU, Bawaslu, Polri, TNI dan Kejaksaan Agung sedang fokus untuk mensukseskan pilkada gelombang kedua. Ia yakin, secara prinsip tidak ada masalah. Memang diakui ada muncul kasus seperti di DKI Jakarta dan Cimahi, Jawa Barat, tetapi hal tersebut wajar. “Sejauh ini tidak ada masalah di 101 daerah, kalau ada masalah seperti di DKI atau Cimahi, KPU sudah ada aturannya seperti apa,” kata Tjahjo.  Seperti diketahui di DKI kasus yang  ada adalah adanya calon gubernur yang menjadi tersangka dan adanya penghalangan kampanye kandidat tertentu. “KPU sudah mengantisipasi kasus ini. Sedangkan di Cimahi adalah adanya calon yang tertangkap tangan oleh KPK karena dugaan korupsi,” ujarnya.

Seperti diketahui, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada.